Anggota DPR Soroti Keamanan dan Transparansi Dana Haji 2026 di Tengah Ketegangan Global

Pantau – Persiapan haji tahun 2026 harus benar-benar matang. Itulah pesan tegas Surahman Hidayat, anggota Komisi VIII DPR RI. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 1447 Hijriah itu perlu dijalankan dengan langkah antisipatif dan transparan. Yang tak kalah penting, keamanan jemaah harus jadi fokus utama, terutama mengingat situasi global yang memanas pasca eskalasi konflik antara Iran dan Israel.

Soal Biaya dan Layanan: Jangan Bebani Jamaah

Belakangan, pemerintah sudah memberi penjelasan ke Komisi VIII soal rencana penyesuaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Alasannya, harga avtur naik dan kurs rupiah melemah terhadap dolar AS. Soal tambahan biaya ini, Surahman bilang pihaknya bisa memahaminya.

Tapi ada catatan besar. "Tambahan biaya itu jangan sampai dibebankan ke jemaah," tegasnya. Menurut legislator itu, selisih biaya seharusnya ditanggung oleh keuangan negara.

"Dalam penggunaan keuangan negara, Menteri Haji dan Umrah RI harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Surahman.

Nah, kalau ada penyesuaian biaya, maka layanannya juga wajib ditingkatkan. Itu prinsipnya. Ia juga menyoroti sistem digitalisasi layanan haji yang harus benar-benar siap, termasuk soal integrasi data antara Indonesia dan otoritas Arab Saudi. Tujuannya sederhana: efisien, tapi tidak bikin ribet jemaah dengan administrasi berbelit.

Lalu, bagaimana dengan pengelolaan dana haji oleh BPKH? Surahman menekankan, transparansi dalam berinvestasi dan memanfaatkan nilai manfaat dana haji itu kunci. Publik harus tahu ke mana uangnya mengalir.

"Akuntabilitas dan komunikasi publik yang terbuka harus dijaga agar masyarakat memahami arah penggunaan dana haji," ujarnya.

Keamanan Jadi Fondasi Utama

Di sisi lain, situasi geopolitik yang tidak menuntut kewaspadaan ekstra. Komisi VIII meminta pemerintah memperkuat koordinasi, mulai dari kesehatan, transportasi, sampai urusan kuota yang masih bergantung pada kebijakan Arab Saudi.

Namun begitu, aspek keamananlah yang paling utama. Terutama dengan mempertimbangkan ketegangan Iran-Israel yang masih berlangsung. Surahman mengapresiasi Inpres yang menempatkan keselamatan jemaah sebagai prioritas nomor satu.

Katanya, Kementerian Haji dan Umrah sudah menyiapkan beberapa skenario mitigasi. Mulai dari pengaturan transportasi udara, koordinasi intensif dengan Saudi, sampai rencana evakuasi darurat jika situasi memburuk.

"Keamanan adalah fondasi dari seluruh layanan haji. Jamaah harus merasa terlindungi sejak keberangkatan hingga kepulangan. Seluruh jamaah Indonesia harus dapat dipastikan berangkat dengan aman, sehat, dan nyaman," tegasnya.

Dukungan Informasi dan Psikologis

Selain hal teknis, Surahman juga menyentuh hal yang sering luput: informasi dan kondisi mental jemaah. Transparansi informasi publik sangat penting agar jemaah tidak mudah termakan isu yang sumbernya tidak jelas. Pemerintah didorong untuk rutin memberikan pembaruan resmi.

Tak hanya itu, dukungan psikososial juga perlu disiapkan. Biar jemaah bisa tetap tenang dan fokus menjalankan ibadah di tengah situasi yang mungkin mencemaskan.

"Ibadah haji adalah amanah besar. Negara wajib hadir dengan pelayanan terbaik, transparan, berkeadilan, dan menjamin keamanan jamaah di tengah dinamika geopolitik global," katanya menutup pernyataan.