BPJPH Belajar Tata Kelola Lab ke BPOM untuk Perkuat Sertifikasi Halal

Beberapa waktu lalu, sejumlah pejabat tinggi BPJPH menyambangi kantor Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) milik BPOM di Jakarta. Kunjungan kerja ini bukan sekadar formalitas. Intinya, mereka ingin belajar. Belajar bagaimana mengembangkan dan menguatkan laboratorium pengujian halal di seluruh Indonesia, sekaligus membangun jejaring layanannya.

Rombongan itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham. Ia didampingi sejumlah pejabat kunci seperti Deputi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Jaminan Produk Halal, Chuzaemi Abidin, serta Direktur Pengawasan JPH Budi Setyo Hartoto. Di tempat tujuan, Kepala PPPOMN Mimin Jiwo Winanti beserta timnya yang menyambut.

Bagi Aqil, kegiatan ini adalah bagian dari upaya serius membangun ekosistem layanan halal yang solid. "Benchmarking ini langkah penting," ujarnya dalam sebuah keterangan tertulis yang diterbitkan Sabtu, 18 April 2026.

"Tujuannya untuk memperkuat kapasitas laboratorium halal nasional. Kita perlu belajar praktik terbaik, menstandarisasi metode uji, dan tentu saja, meningkatkan kualitas layanan sertifikasi halal itu sendiri," jelasnya lebih lanjut.

Ia menegaskan, laboratorium yang andal adalah fondasi utama. Tanpa itu, mustahil menghadirkan layanan sertifikasi yang kredibel, cepat, dan bisa dipercaya oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam pertemuan itu, pembahasan berjalan cukup mendalam. Tim BPJPH menggali pengalaman BPOM mengelola laboratorium nasional. Mulai dari tata kelola, pengembangan kapasitas SDM, hingga strategi memperkuat jejaring laboratorium di daerah. Semua ini akan jadi referensi berharga untuk membangun sistem laboratorium halal yang terintegrasi.

Memang, penguatan kapasitas laboratorium adalah kebutuhan yang tak bisa ditawar. BPJPH berkomitmen untuk terus melakukannya, baik melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan metode uji, maupun memperluas jejaring laboratorium ke berbagai penjuru daerah.

"Ini semua demi satu tujuan: mendukung tersedianya layanan pengujian halal yang lebih konsisten dan terukur," pungkas Aqil.

Di sisi lain, ada poin teknis yang mendapat perhatian khusus. Chuzaemi Abidin menegaskan soal pentingnya penetapan marker peptide porcine sebagai acuan nasional. Marker ini krusial untuk identifikasi kandungan babi dalam sebuah produk.

Pembahasan pun menyentuh aspek teknis pengujian kandungan porcine itu sendiri. Kedua belah pihak sepakat, harmonisasi metode pengujian antar laboratorium adalah kunci.

"Dengan standar yang sama di semua lab, hasil pengujian akan lebih konsisten dan valid," tutur Chuzaemi.

"Ini memberikan kepastian dalam proses sertifikasi halal."