Potensi Laut Indonesia Besar, Namun Kesejahteraan Nelayan Masih Tertinggal

Laut Indonesia itu luas, kekayaannya tak terkira. Tapi jujur saja, kita belum sepenuhnya jadi negara ekonomi laut. Kesejahteraan dari sektor ini masih jauh dari kata ideal, padahal potensinya sungguh luar biasa.

Produksi perikanan kita memang gila-gilaan, lebih dari 20 juta ton per tahun. Angka itu menempatkan Indonesia di jajaran teratas dunia. Tapi, di balik angka mentereng itu, nasib nelayan kita belum banyak berubah. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kesejahteraan mereka belum ikut naik secara signifikan.

Sudah bertahun-tahun, laut cuma dilihat sebagai tempat mengeruk keuntungan. Ikan ditangkap habis-habisan, lalu diekspor begitu saja atau paling banter setengah jadi. Pola itu terus berulang. Memang, keuntungan cepat bisa didapat, namun dampak jangka panjangnya mengkhawatirkan. Stok ikan menurun, sementara nilai tambahnya malah lebih banyak dinikmati pihak lain, bukan nelayan yang bersusah payah.

Dunia sekarang sudah berubah. Menurut sejumlah saksi di forum global, pendekatan eksploitatif semacam itu semakin ditinggalkan. Sumber daya alam kini dinilai dari seberapa cerdas kita mengelolanya, bukan seberapa banyak yang bisa diambil. Keberlanjutan jadi kata kunci.

Nah, di sinilah konsep ekonomi biru muncul. Jangan salah paham, ini bukan cuma soal menyelamatkan terumbu karang atau mengurangi sampah plastik. Esensinya lebih luas. Intinya, ekonomi biru ingin menyelaraskan tiga hal: pertumbuhan ekonomi, kelestarian ekologi, dan keadilan sosial. Ketiganya harus saling menguatkan.

Dengan perspektif ini, laut bukan lagi sekadar lumbung pangan yang bisa digerus. Ia adalah aset jangka panjang. Menjaga kesehatan ekosistemnya itu investasi, bukan beban. FAO sendiri mencatat lebih dari 90% stok ikan global sudah dieksploitasi penuh atau berlebihan. Peringatan keras ini menunjukkan, tanpa pengelolaan yang benar, kita bisa kehilangan segalanya.

Ini bukan teori belaka. Di kawasan ASEAN, banyak negara mulai bergerak. Mereka menerapkan kebijakan perikanan yang lebih terukur, pakai data akurat, dan berorientasi jangka panjang. Hasilnya? Sumber daya terjaga dan daya saing justru naik.

Di sisi lain, pendekatan berbasis produktivitas seperti yang dikembangkan "Asian Productivity Organization" menunjukkan sesuatu yang menarik. Efisiensi dan keberlanjutan ternyata bisa sejalan. Malah, keberlanjutan sering jadi prasyarat untuk efisiensi yang stabil dan bisa diprediksi dalam jangka panjang.

Sebenarnya, Indonesia sudah mulai melangkah ke arah sana. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan sekitar 2,6% terhadap PDB nasional itu angka yang menjanjikan, tapi jelas masih bisa digenjot. Beberapa kebijakan seperti pengendalian penangkapan ikan dan dorongan praktik berkelanjutan mulai terlihat. Ini tanda pergeseran paradigma, yang penting bukan cuma untuk ekosistem, tapi juga agar manfaat ekonominya dirasakan merata.

Namun begitu, jalan menuju sana tak mulus. Implementasi ekonomi biru itu rumit. Butuh lebih dari sekadar peraturan. Konsistensi, tata kelola yang kuat, dan koordinasi lintas kementerian yang apik mutlak diperlukan. Peran serta pelaku usaha dan komunitas pesisir juga kunci; tanpa mereka, transformasi ini cuma wacana.

Masalah lainnya adalah cara pandang. Selama ini, banyak yang menganggap prinsip keberlanjutan sebagai penghambat pertumbuhan. Padahal, dalam logika ekonomi biru, justru sebaliknya. Keberlanjutan adalah fondasi. Tanpa fondasi itu, pertumbuhan di sektor kelautan cuma sementara dan rentan kolaps.

Dengan segala potensi yang dimiliki sumber daya besar, lokasi strategis, pasar global yang terbuka Indonesia punya peluang emas jadi pemain utama. Tapi peluang itu cuma akan jadi mimpi kalau dikelola dengan cara yang salah.

Ke depan, fokusnya harus bergeser. Bukan cuma mengejar tonase produksi, tapi meningkatkan kualitas pengelolaan. Bukan ekspansi membabi-buta, tapi efisiensi yang cerdas. Dan yang paling penting, mengejar pertumbuhan yang inklusif serta bisa dipertahankan untuk anak cucu nanti.

Pada akhirnya, ekonomi biru ini sudah jadi kebutuhan, bukan pilihan lagi. Di tengah tekanan ekologi dan tuntutan pasar yang makin ketat, pendekatan ini jadi jalan tengah terbaik. Pertanyaannya sekarang bukan "apakah" kita harus melakukannya, tapi "seberapa cepat" dan "seberapa gigih" kita menjalankannya.

Ardhilla Parama Arta.

Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pernah bertugas di ASEAN Secretariat dan Asian Productivity Organization. Alumni University of Glasgow.