Penerimaan Cukai Rokok Sulsel Anjlok 16%, Disebabkan Maraknya Rokok Ilegal

Makassar – Ada kabar kurang sedap dari realisasi pendapatan negara di Sulawesi Selatan. Tercatat, hingga akhir Februari 2026, penerimaan dari cukai rokok di provinsi ini cuma Rp8,52 miliar. Angka itu terpantau anjlok, turun sekitar 16 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025.

Menurut Martha Octavia, Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel, penurunan ini punya kaitan erat dengan satu masalah: maraknya peredaran rokok ilegal di awal tahun. Trennya memang makin menjadi-jadi.

Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (DJBC Sulbagsel) seolah mengonfirmasi kekhawatiran itu. Sepanjang Januari-Februari 2026 saja, aparat sudah menindak tegas 16,47 juta batang rokok ilegal di wilayah Sulsel. Kalau dibandingin dengan tahun lalu, jumlahnya melonjak drastis sekitar 240 persen! Periode yang sama di 2025, barang sitaan cuma 4,83 juta batang.

Nah, kalau dihitung-hitung, nilai rokok ilegal yang disita itu setara dengan Rp24,59 miliar. Potensi kerugian negara? Gak tanggung-tanggung, mencapai Rp16,01 miliar.

Martha Octavia menjelaskan keterkaitan kedua data itu dengan cukup gamblang.

"Penurunan pendapatan cukai di Sulsel ini sejalan dengan data penindakan. Dalam dua bulan pertama 2026, angka rokok ilegal yang kami tindak meningkat hampir 4 kali lipat dibanding tahun lalu," ujarnya di Makassar, Rabu (15/4/2026).

Di sisi lain, dia juga mengimbau masyarakat, terutama para perokok, untuk lebih jeli. Perhatikan baik-baik pita cukai yang menempel di kemasan rokok. Kalau tidak ada, atau terlihat tidak legal, lebih baik urungkan niat untuk membelinya.

Masalahnya nggak cuma sampai di situ. Kata Martha, banyak juga ditemukan kasus rokok yang pita cukainya bekas pakai. Praktik seperti ini jelas ilegal dan, ya, tentu saja nggak menyumbang sepeser pun buat kas negara.

"Jadi yang dikonsumsi harusnya rokok dengan pita cukai legal baru. Kalau semuanya legal, kan, uang yang masuk ke negara akan bertambah. Nantinya, uang itu akan dikembalikan ke masyarakat lewat berbagai program pemerintah," tuturnya.

Jadi, sederhananya, pilihan konsumen di warung-warung ternyata punya dampak riil. Bukan cuma soal kesehatan, tapi juga terkait erat dengan penerimaan negara yang ujung-ujungnya untuk kepentingan publik.