Pekan Pertama WFH ASN Dinilai Lancar, Pelayanan Publik Tetap Jadi Prioritas

Pekan pertama penerapan skema 'work from home' bagi ASN ternyata memberikan angin segar. Pemerintah, melalui Menteri PANRB Rini Widyantini, menilai langkah ini berjalan cukup lancar. Implementasinya di instansi pusat dinilai sudah sesuai harapan dan mampu menjaga kinerja.

Rini menyebut situasi ini sebagai gambaran yang menggembirakan. "Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja," ujarnya pada Selasa (14/4).

Menurutnya, pengalaman selama pandemi dulu rupanya sangat membantu. Berbagai kementerian dan lembaga disebutnya cepat beradaptasi. Mereka menyusun pola kerja berdasarkan karakteristik tugas, dengan fokus pada hasil akhir, bukan sekadar kehadiran.

"Ini bukan pengurangan jam kerja, melainkan bentuk transformasi cara kerja agar lebih cerdas, efisien, adaptif, dan responsif," tegas Rini.

"Target kinerja ASN tidak berubah, yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja."

Di sisi lain, soal pelayanan publik menjadi poin yang sangat ditekankan. Rini menegaskan hal ini adalah prioritas mutlak yang tak bisa ditawar. Dari pemantauan melalui survei dan kanal pengaduan, layanan esensial dilaporkan tetap berjalan normal, termasuk untuk kelompok masyarakat yang paling rentan.

"Yang menjadi prioritas utama kami dan ini tidak bisa ditawar adalah pelayanan publik tetap berjalan dengan baik," jelasnya.

Namun begitu, bukan berarti semuanya mulus. Pemerintah mengakui masih ada sejumlah kendala yang harus dibenahi. Misalnya, soal kesiapan infrastruktur digital yang ternyata belum merata di semua instansi. Proses memetakan jenis pekerjaan mana yang bisa fleksibel dan mana yang harus tatap muka juga masih berjalan.

"Memang ada variasi kesiapan infrastruktur digital antar instansi, dan beberapa masih dalam proses menyesuaikan pembagian tugas. Ini terus kami pantau dan sempurnakan," kata Rini.

Untuk daerah, ceritanya agak berbeda. Koordinasi diserahkan pada Kemendagri yang punya panduan teknis tersendiri bagi ASN di pemda. Evaluasi menyeluruh pun dinilai belum bisa dilakukan hanya dalam waktu seminggu. Rencananya, penilaian berkala akan digelar setiap dua bulan, dengan yang pertama dijadwalkan Juni mendatang.

Setiap instansi nantinya wajib melaporkan capaian kinerja, efisiensi energi, hingga kualitas pelayanan. Data itulah yang akan jadi bahan evaluasi untuk langkah penyesuaian ke depannya.

Di akhir pernyataannya, Rini menyampaikan optimisme yang berhati-hati. Ia mengingatkan bahwa mengubah budaya kerja birokrasi bukanlah hal instan.

"Intinya, kami optimistis namun tetap waspada. Transformasi budaya kerja birokrasi adalah proses, bukan peristiwa sekali jadi," pungkasnya.

Menurutnya, pengawalan yang konsisten sangat krusial agar tujuan jangka panjang seperti transformasi tata kelola dan efisiensi energi benar-benar bisa terwujud.