Pemkab Magetan Resmi Terapkan WFH Setiap Jumat bagi ASN

Mulai Jumat ini, suasana di kantor-kantor Pemkab Magetan bakal sedikit berbeda. Pemerintah setempat resmi memberlakukan sistem kerja dari rumah atau WFH bagi para ASN-nya. Kebijakan ini berlaku khusus setiap hari Jumat, sebagai bentuk adaptasi terhadap tren kerja modern yang mengandalkan teknologi.

Menurut Fisco Yudha Arista, Kepala Bagian Organisasi Setdakab Magetan, langkah ini adalah respons atas perkembangan pola kerja kekinian. "Kebijakan WFH bagi ASN tiap Jumat ini menjadi langkah adaptif," katanya.

Ia menegaskan, ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi yang datang dari pemerintah pusat, yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN-RB, soal fleksibilitas kerja bagi aparatur.

Dasar hukumnya sudah jelas, tertuang dalam Surat Edaran Bupati bernomor 000.8/70/403.032/2026. Surat itu ditandatangani langsung oleh Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, pada tanggal 7 April lalu.

Tujuannya sederhana: mendorong kerja yang lebih efektif dan efisien, sekaligus mendigitalkan proses. Tapi, jangan salah paham dulu. Fisco dengan tegas menyatakan bahwa hari Jumat bukan hari libur tambahan. "ASN tetap memiliki tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan meski bekerja dari rumah," tuturnya. Kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik tetaplah yang utama.

Nah, tapi tidak semua bisa 'nikmat' WFH. Ada pengecualian ketat untuk sektor-sektor yang memang harus langsung berhadapan dengan masyarakat. Mereka tetap wajib masuk kantor atau WFO.

Layanan kesehatan seperti RSUD dan puskesmas, misalnya. Lalu ada juga BPBD, Satpol PP, pemadam kebakaran, dan Dispendukcapil. Belum lagi DPMPTSP, mal pelayanan publik (MPP), serta BPKPD. Sektor pendidikan, dari PAUD sampai SMP, juga tetap beraktivitas seperti biasa.

Di sisi lain, para pejabat struktural mulai dari eselon II, III, camat, sampai lurah diwajibkan hadir di kantor. Alasannya, untuk memastikan fungsi pengawasan dan koordinasi bisa berjalan optimal.

Ilustrasi WFH. (Pexels)

Soal efisiensi, rupanya ini juga jadi pertimbangan serius. Setiap kepala perangkat daerah diminta memantau penghematan, mulai dari listrik, air, sampai BBM. Perjalanan dinas pun dipangkas hingga setengahnya, dengan dorongan untuk beralih ke transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Lalu, bagaimana cara mengawasi ASN yang bekerja di rumah? Pemkab punya aturan ketat. Absensi wajib dilakukan tiga kali sehari lewat aplikasi SI-APIK, lengkap dengan bukti lokasi dari GPS Map Camera. ASN dilarang keluar rumah saat jam kerja, harus responsif jika pimpinan menghubungi, dan siap dipanggil kembali ke kantor kapan saja. Laporan harian pun tetap harus diunggah ke e-kinerja.

Kebijakan ini sendiri belum tentu permanen. Pemkab Magetan berjanji akan mengevaluasinya secara berkala, melakukan monitoring tiap bulan untuk mengukur efektivitas kerja dan efisiensi energi.

Harapannya, seperti diungkapkan Fisco, fleksibilitas ini bisa berjalan beriringan dengan integritas. "Diharapkan mampu menghadirkan pelayanan pada masyarakat Magetan yang semakin prima," pungkasnya.