Target Pertumbuhan 5,4% Terancam Gejolak Harga Minyak dan Defisit APBN

Jakarta - Ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 5,4% di tahun 2026 menghadapi tantangan serius. Pemicunya? Gejolak harga minyak dunia yang tak kunjung reda. Kalau harga terus melambung, defisit APBN bisa melebar. Imbasnya, ruang gerak fiskal pemerintah untuk mendorong ekonomi makin sempit.

Baru sehari setelah keputusan harga BBM tak naik diumumkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah angkat bicara. Rabu (1/3/2026) itu, dia menegaskan APBN akan tetap jadi shock absorber. Tapi konsekuensinya jelas: belanja subsidi energi diprediksi membengkak fantastis, sekitar Rp90 triliun hingga Rp100 triliun.

“Kalau harga minyak bertengger di atas US$100 per barel sepanjang tahun, defisit APBN bisa melebar hingga 2,9% terhadap PDB,” ujar Purbaya.

Angka itu melampaui batas yang ditetapkan UU APBN 2026, yaitu 2,68% atau setara Rp689,1 triliun. Situasi ini memaksa pemerintah bertindak cepat.

Di sisi lain, langkah penghematan pun digeber. Salah satu yang ramai dibicarakan adalah imbauan kerja dari rumah atau WFH seminggu sekali. Manuver ini diklaim bisa menghemat belanja subsidi BBM sampai Rp6,2 triliun. Namun begitu, banyak yang meragukan efektivitasnya. Yang jelas, ruang fiskal dipastikan makin terbatas.

Dampaknya? Target pertumbuhan menuju 6% yang kerap diwacanakan itu kemungkinan besar akan sulit tercapai.

Sebenarnya, porsi belanja pemerintah terhadap PDB kita selalu stabil di kisaran 7%. Tahun 2025 lalu, saat ekonomi tumbuh 5,11%, kontribusinya sekitar 7,53%. Angka ini turun sedikit dari tahun sebelumnya, 2024, yang mencapai 7,74% tahun dimana Pemilu Serentak berlangsung dan belanja biasanya naik.

Tapi ceritanya jadi lain ketika pemerintah memutuskan untuk mengencangkan ikat pinggang. Efeknya langsung terasa. Lihat saja data tahun lalu: konsumsi pemerintah justru terkontraksi di dua kuartal awal 2025. Kuartal I minus 1,38%, kuartal II minus 0,33%.

Ini tak lepas dari kebijakan efisiensi lewat Inpres No.1/2025. Belanja baru benar-benar bergerak lagi di kuartal III dan IV. Menurut catatan Kemenkeu, dari total efisiensi Rp306,7 triliun, akhirnya ada Rp206,4 triliun yang dibuka kembali.

Lalu, bagaimana dengan target 5,4% tahun ini?

Menurut M. Rizal Taufikurrahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, target itu masih cukup realistis. Tapi dia pesimis untuk dorongan ke level 6%.

“Target 5,4% masih cukup realistis, tetapi dorongan ke 6% menjadi makin berat jika kebijakan efisiensi menahan permintaan domestik,” jelas Rizal kepada Bisnis, Jumat (3/4/2026).

Dia melihat pemerintah sedang dihadapkan pada dilema klasik: menjaga disiplin anggaran atau memacu pertumbuhan. Ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan 8% pada 2029 pun jadi pertimbangan berat.

Memang, peran fiskal sudah mulai digenjot sejak kuartal I/2026, terutama untuk menyambut momentum libur Idulfitri. Buktinya, defisit APBN hingga Februari 2026 sudah membengkak jadi Rp135,7 triliun, melonjak 342,4% dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Tapi jangan lupa, beban belanja wajib seperti pembayaran bunga utang juga menganga. Per Februari, angkanya sudah nyaris Rp100 triliun.

Bagi Rizal, jalan paling masuk akal adalah menjaga kredibilitas fiskal. Caranya dengan mengalihkan belanja ke sektor-sektor yang punya efek pengganda tinggi.

“Dalam konfigurasi saat ini, 5,4% lebih kredibel. Sementara 6% membutuhkan dorongan kebijakan yang jauh lebih kuat di semester II,” katanya. “Seperti bansos tepat sasaran, infrastruktur yang cepat dieksekusi, dan perlindungan daya beli seraya memangkas belanja administratif yang efek pertumbuhannya rendah.”

Pandangan lain datang dari Deni Friawan, ekonom CSIS. Dia justru lebih skeptis. Menurutnya, mencapai 5,4% saja sudah sulit, apalagi lebih.

“Wajar OECD kemarin merevisi pertumbuhan [ekonomi Indonesia] hanya 4,8%. Kalau 5,4% agak jauh kondisi sekarang, less likely bisa tercapai,” terang Deni. “Kecuali konflik ini tahu-tahu besok sudah selesai. Itu saja susah mencapai 5,4% menurut saya.”

Tekanan dari harga minyak yang tinggi, menurutnya, akan menggerus daya beli. Ujung-ujungnya, konsumsi dan investasi bakal melambat. Situasinya memang rumit. Di satu sisi, APBN harus menahan guncangan. Di sisi lain, mesin pertumbuhan ekonomi tak boleh kehilangan tenaga. Jalan tengahnya belum jelas, dan waktu terus berjalan.