Menteri PANRB: Partisipasi Masyarakat Kunci Awasi Kualitas Layanan Publik

- Senin, 16 Maret 2026 | 17:35 WIB
Menteri PANRB: Partisipasi Masyarakat Kunci Awasi Kualitas Layanan Publik

Masyarakat punya peran besar untuk mengawasi kualitas layanan publik. Hal itu ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, saat meninjau RSUD Pasar Minggu di Jakarta, Senin (16/3/2026). Menurutnya, partisipasi publik adalah kunci utama.

“Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan kualitas pelayanan publik terus terjaga,” ujar Rini dalam keterangan tertulisnya.

Ia menjelaskan, ada dua cara yang bisa dipakai warga: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan kanal pengaduan SP4N-LAPOR!. Lewat dua saluran itu, masyarakat bisa menyampaikan penilaian, keluhan, atau bahkan sekadar saran terkait layanan yang mereka dapatkan.

“Jadi nanti di setiap poli-poli itu ada barcode, tinggal diisi. Kalau memang layanannya kurang baik, ya dilaporkan,” kata Rini sambil menambahkan, laporan itu nantinya akan jadi bahan evaluasi bagi Kementerian PANRB, Pemprov DKI, Dinas Kesehatan, dan tentunya rumah sakit itu sendiri.

Dengan begitu, kolaborasi antara pemerintah dan warga bisa lebih erat. Masukan dari masyarakat memungkinkan perbaikan dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Ini bukan cuma soal pengawasan sosial, tapi juga upaya konkret menciptakan layanan yang lebih responsif dan transparan.

Di sisi lain, pelibatan masyarakat dalam hal ini sebenarnya sudah punya payung hukum. Aturannya tertuang dalam UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara layanan publik untuk membuka ruang bagi kontribusi dan masukan dari publik.

Dalam kunjungan yang sama, Rini juga menyempatkan diri mengapresiasi para ASN, terutama tenaga kesehatan di RSUD Pasar Minggu. Mereka tetap bertugas meski di hari libur panjang.

“Terima kasih kepada para tenaga kesehatan, para dokter, dan seluruh jajaran di sini atas dedikasinya. Tetap bersedia memberikan layanan meski di saat cuti bersama,” tuturnya.

Jadi, intinya sederhana: pemerintah butuh suara kita. Dengan melaporkan pengalaman baik atau buruk, masyarakat secara langsung ikut membentuk kualitas pelayanan publik ke depan.

Editor: Yuliana Sari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar