PKB Dukung Penuh Wacana Pemotongan Gaji Pejabat Antisipasi Dampak Timur Tengah

Wacana pemotongan gaji pejabat tinggi negara, mulai dari menteri hingga anggota DPR, ramai jadi perbincangan. Ini semua terkait upaya antisipasi dampak konflik Timur Tengah. Nah, dari internal parlemen sendiri, dukungan mulai mengalir.

Sekjen PKB yang juga duduk di Komisi XI DPR, Hasanuddin Wahid atau akrab disapa Cak Udin, menyatakan sikap partainya. Intinya sih, mendukung penuh. "Untuk negara, apa yang tidak kita berikan dan dukung," ujarnya kepada awak media pada Senin (16/3/2026).

"PKB dengan suka cita mendukung penuh kebijakan presiden dalam menghadapi dampak konflik Timur Tengah."

Dukungan itu, menurutnya, berlaku untuk berbagai opsi kebijakan. Baik itu soal pengurangan gaji bagi pejabat eksekutif dan legislatif di semua level, maupun langkah-langkah lain semacam penerapan kerja dari rumah atau WFH bagi ASN dan pekerja swasta.

Di sisi lain, Cak Udin tampaknya percaya betul dengan kerja pemerintah saat ini. Menurut pengamatannya, pemerintah sedang berupaya keras dan cerdas mengatasi dampak konflik, baik untuk jangka pendek maupun panjang. Terutama dampaknya pada sektor ekonomi dan ketahanan energi dalam negeri.

Tapi ya, dukungan itu bukan tanpa catatan. Ada pesan yang ingin dia sampaikan. Setiap kebijakan yang nanti diambil haruslah dipikirkan secara komprehensif, matang, dan mempertimbangkan semua aspek. Yang paling penting, jangan sampai justru membebani rakyat.

"Harusnya justru membantu serta memudahkan rakyat," tegasnya.

Wacana ini sendiri sebelumnya digulirkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), dia menyebut situasi di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah butuh langkah proaktif. Tanpa itu, kata dia, jaminan keamanan situasi sulit diberikan.

Prabowo lantas mencontohkan langkah-langkah adaptif yang diambil Pakistan. Negara itu dinilainya sudah masuk fase kritis, sehingga mengambil sejumlah critical measures.

"Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari," jelas Prabowo waktu itu.

Tak cuma itu. Pakistan juga melakukan pemotongan gaji para menteri dan anggota parlemen. Hasil dari penyesuaian anggaran itu kemudian dialihkan untuk program bantuan bagi masyarakat yang paling lemah.

Jadi, intinya, wacana yang digulirkan pemerintah ini sudah mendapat sinyal hijau dari salah satu partai koalisi. Tinggal nunggu realisasinya saja seperti apa nanti.