Anggota DPRD DKI Desak Evaluasi Total Pasca-Longsor Tewaskan 4 Pekerja di Bantargebang

Longsor di TPST Bantargebang, Minggu (8/3) lalu, benar-benar sebuah tragedi. Empat nyawa melayang, dua orang selamat. Peristiwa pilu ini langsung mendapat respons dari anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth.

“Saya turut berduka cita yang mendalam,” ujar politisi PDI Perjuangan itu dalam keterangannya, Senin (9/3).

Bagi Bang Kent sapaan akrabnya musibah ini bukan sekadar kecelakaan kerja biasa. Ia menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan yang mestinya jadi alarm peringatan keras. Soalnya, kondisi pengelolaan sampah di Ibu Kota sudah lama dalam keadaan mengkhawatirkan.

TPST Bantargebang, seperti kita tahu, jadi penampung utama sampah Jakarta. Volumenya luar biasa besar, dan beban itu terus menumpuk hari demi hari.

“Tanpa penataan serius dan sistem yang lebih modern,” bebernya, “risiko bencana seperti ini longsor, kebakaran, pencemaran akan terus mengintai. Keselamatan pekerja dan warga sekitar selalu terancam.”

Ia pun mendesak Pemprov DKI untuk segera menggelar investigasi menyeluruh. Apa penyebab longsornya? Evaluasi mendesak diperlukan, mulai dari sistem keamanan, manajemen penumpukan, hingga standar keselamatan bagi para pekerja di lokasi.

“Saya minta evaluasi total. Keselamatan manusia harus jadi prioritas utama di fasilitas sebesar ini,” tegas anggota Komisi C itu.

Lebih jauh, Kent melihat momentum kelam ini harus jadi pemicu pembenahan besar-besaran. Selama ini, Jakarta masih terlalu bergantung pada metode landfill alias penumpukan, yang jelas-jelas sudah kewalahan.

“Jakarta sangat butuh transformasi sistem pengelolaan sampah,” ujarnya. “Harus lebih modern, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.”

Lalu, langkah strategis apa yang ia usulkan? Pertama, program pengurangan sampah dari sumber harus diperkuat. Artinya, pemilahan di tingkat rumah tangga perlu digencarkan. Selain itu, jaringan bank sampah di tingkat RW dan kelurahan harus diperluas, disertai edukasi yang masif agar pemisahan organik dan anorganik jadi kebiasaan.

“Dengan cara begitu,” sambungnya, “volume sampah yang masuk ke Bantargebang bisa ditekan signifikan.”

Di sisi lain, ia juga mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi. Misalnya, waste to energy, refuse derived fuel (RDF), atau fasilitas kompos untuk sampah organik. Diversifikasi metode ini penting agar Bantargebang tak lagi jadi satu-satunya tumpuan akhir.

“Penataan kawannya sendiri harus jadi prioritas,” tutur Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu. “Sistem zonasi penumpukan sampah perlu diperbaiki agar tak ada lagi tumpukan terlalu tinggi. Infrastruktur pendukung drainase, penguatan lereng, sistem pemantauan harus diperbarui dengan standar keselamatan yang ketat.”

Ia juga menyoroti nasib para pekerja dan pemulung di Bantargebang. Mereka bagian penting dari ekosistem ini, tapi sering bekerja dalam kondisi berisiko tinggi. Pemerintah diminta memastikan ada perlindungan keselamatan kerja, alat pelindung diri yang memadai, serta sistem pengawasan yang lebih baik untuk mereka.

Kent menegaskan akan terus mengawal proses pembenahan ini. Tragedi ini, harapannya, bisa jadi titik balik untuk mempercepat reformasi tata kelola sampah Jakarta agar lebih aman, modern, dan berkelanjutan.

“Sekali lagi, saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban,” pungkasnya. “Semoga yang meninggal mendapat tempat terbaik, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.”

Sebelumnya, diketahui enam korban insiden longsor sampah di TPST Bantargebang telah ditemukan pada Minggu malam. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengonfirmasi datanya.

“Dua orang ditemukan selamat, empat meninggal dunia,” ujar Desiana.

Berikut rincian korban hingga pukul 20.15 WIB:

Korban selamat:
1. Setiabudi (L)
2. Johan (L)

Korban meninggal:
1. Enda Widayanti (25) (P)
2. Sumine (60) (P)
3. Dedi Sutrisno (L)
4. Irwan Suprihatin (L)