Ombudsman Tegaskan Kampus Dilarang Potong Bantuan Hidup KIP Kuliah

Kupang – Perguruan tinggi ditegaskan tidak boleh memotong bantuan biaya hidup dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Tegasan ini disampaikan Asisten Perwakilan Ombudsman RI NTT, Leila Noury, menanggapi maraknya laporan yang masuk belakangan ini.

Aturannya sudah jelas. Semua merujuk pada Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 7/A/KEP/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi. Di sana diatur detail, mulai dari siapa yang berhak menerima, syarat bagi kampus, kuota, sampai cara penyaluran dananya.

Namun begitu, di lapangan ternyata lain cerita. Ombudsman NTT mencatat ada peningkatan pengaduan, terutama soal komponen bantuan hidup yang seharusnya diterima penuh oleh mahasiswa.

“Masalahnya, ada kampus yang mengenakan biaya tertentu pada mahasiswa penerima KIP Kuliah,” ujar Leila dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).

Biaya itu diduga kuat bersumber dari komponen bantuan biaya hidup. Padahal, uang tersebut ditransfer langsung bank ke rekening pribadi mahasiswa. Jadi, bukan untuk kampus.

Memang, program KIP Kuliah punya dua komponen. Pertama, bantuan biaya hidup yang cair ke rekening mahasiswa. Kedua, bantuan biaya pendidikan yang disalurkan ke rekening perguruan tinggi.

Nah, bantuan hidup itu tujuannya ya untuk kebutuhan sehari-hari mahasiswa. Sedangkan bantuan pendidikan dipakai kampus untuk mendukung kegiatan belajar.

Leila mengakui, tidak semua kebutuhan akademik tercakup dalam bantuan pendidikan. Misalnya, magang, PKL, seragam, atau biaya wisuda. Tapi, kata dia, hal ini sama sekali bukan alasan untuk memotong bantuan hidup.

“Itu tidak bisa dijadikan dalih,” tegasnya.

Sebagai bentuk pengawasan, Ombudsman NTT sudah duduk bersama LLDIKTI Wilayah XV NTT. Pertemuan Rabu (4/3) lalu itu intinya menyamakan persepsi soal pelaksanaan KIP Kuliah dan memperkuat mekanisme pengawasan.

Menariknya, dari pantauan Ombudsman, sebagian besar pengaduan justru berasal dari perguruan tinggi swasta.

“Karena itu, pengawasan harus kita perkuat,” ungkap Leila.

“Agar program ini benar-benar sampai ke mahasiswa sesuai aturan dan manfaatnya terasa,” sambungnya.

Ombudsman juga mengimbau masyarakat, khususnya mahasiswa dan orang tua, untuk berani melapor jika menemukan pemotongan atau pungutan liar. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

Jadi, intinya sederhana: uang bantuan hidup itu hak mahasiswa. Kampus tidak berhak menyentuhnya.