AS dan Israel Perkuat Serangan ke Iran untuk Amankan Hegemoni Dolar dan Fokus ke Indo-Pasifik

Konfrontasi militer yang terjadi antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran bukanlah sekadar baku tembak di kawasan. Ada pergeseran strategis yang jauh lebih dalam di baliknya. Intinya, ini soal menghancurkan infrastruktur nuklir Iran seperti Natanz dan Fordow dan sekaligus melemahkan jaringan proksinya yang tersebar dari Lebanon, Yaman, hingga Suriah. Tujuannya jelas lebih dari sekadar menjamin keamanan Israel.

Ini adalah langkah antisipasi yang sistematis. Sebuah upaya untuk membereskan "halaman belakang" sebelum Washington benar-benar memusatkan perhatian dan kekuatan militernya di kawasan Indo-Pasifik, menghadapi Tiongkok.

Begin Doctrine dan Evolusinya

Secara historis, Iran dianggap sebagai satu-satunya negara di kawasan dengan teknologi maju dan rezim yang cukup stabil untuk menantang hegemoni nuklir Israel secara permanen. Sementara itu, Israel sendiri berpegang teguh pada Begin Doctrine prinsip toleransi nol terhadap siapa pun yang berpotensi menjadi pesaing nuklir di wilayah mereka.

Tapi dinamika tahun 2026 menunjukkan perubahan yang signifikan. Dulu, pendekatannya cenderung presisi, seperti sabotase terhadap reaktor Osirak di Irak atau fasilitas Al-Kibar di Suriah. Kini, pendekatan itu berevolusi menjadi penghancuran total. Targetnya tak lagi hanya situs nuklir. Serangan gabungan AS-Israel yang disebut-sebut menurunkan kemampuan pengayaan uranium Iran hingga 75% pasca serangan, adalah buktinya.

Strateginya berkembang. Sekarang tujuannya adalah melumpuhkan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem komando yang menopang ambisi nuklir Iran termasuk ekosistem komando Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang mengendalikan operasi regional. Ruang lingkupnya jadi lebih luas.

Israel berusaha memutus apa yang mereka sebut "Cincin Api", yaitu jaringan proksi Iran yang membentang dari Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, hingga milisi Syiah di Irak. Dengan memutus konektivitas komando dan logistik jaringan ini, Israel berharap ancaman perang asimetris di perbatasannya serangan roket, drone, dan proksi bisa dihilangkan.

Dalam kalkulasi strategis mereka, keamanan mutlak hanya akan tercapai jika Iran tak lagi punya kemampuan nuklir dan arsitektur proxy yang mampu membalas secara tidak langsung.

Motif di Balik Layar: Menyelamatkan Dolar

Di balik semua retorika tentang demokrasi dan keamanan, ada motif lain yang tak kalah penting: penyelamatan mata uang. Iran, bersama Rusia dan Tiongkok, telah menjadi motor utama gerakan dedolarisasi global. AS memandang serangan ke Iran sebagai langkah untuk menutup "pintu keluar" dari sistem moneter berbasis Dolar.

Pesan yang ingin disampaikan Washington keras dan jelas: setiap upaya perdagangan energi di luar Dolar akan menghadapi risiko militer yang fatal.

Sejak kesepakatan dengan Arab Saudi pada 1974, mayoritas perdagangan minyak dunia dilakukan dalam dolar AS. Hingga 2025, sekitar 58% cadangan devisa global masih disimpan dalam USD, dan 80% transaksi perdagangan internasional terutama energi menggunakan dolar. Investor asing memegang lebih dari US$7 triliun surat utang pemerintah AS, yang membantu membiayai defisit fiskal dan anggaran militernya yang hampir US$900 miliar per tahun. Ini adalah hak istimewa yang luar biasa.

Namun, beberapa tahun terakhir tren ini mulai terganggu. Tiongkok mendorong penggunaan yuan, Rusia dan Iran meningkatkan transaksi non-USD pasca sanksi. Iran, dengan ekspor sekitar 1-1,3 juta barel per hari ke Tiongkok sebagian besar non-USD menjadi laboratorium hidup bagi eksperimen energi tanpa dolar.

Di sinilah risiko penularan muncul. Jika satu negara energi berhasil bertahan di luar sistem dolar, negara lain bisa mengikuti. Permintaan terhadap dolar akan tergerus, perlahan tapi pasti. Dan perlu diingat, kawasan Teluk memasok sekitar 20% minyak dunia melalui Selat Hormuz. Menjaga stabilitas di sini bukan cuma soal minyak, tapi juga fondasi sistem moneter Amerika.

Ekspansi BRICS yang kini mencakup Iran dan produsen energi besar lain mewakili lebih dari 35% PDB global. Ini bukan sekadar klub politik, tapi embrio ekosistem finansial alternatif yang nyata.

Energy Denial: Mencekik Lewat Energi

Strategi ini bertujuan memegang "leher" ekonomi negara pesaing, terutama Tiongkok dan Rusia. Dengan mengontrol Selat Hormuz dan melumpuhkan kapasitas ekspor Iran (seperti yang sebelumnya terjadi pada Venezuela), AS secara efektif menjadi penentu siapa yang boleh dapat energi dan dengan harga berapa. Ini adalah bentuk pengepungan ekonomi.

Tiongkok adalah importir energi terbesar dunia. Dengan memotong pasokan dari Venezuela dan Iran, AS mengepung Tiongkok. Tanpa energi murah, biaya manufaktur Tiongkok melonjak, daya saing ekspornya turun, stabilitas domestiknya terancam.

Rusia butuh Iran sebagai koridor transisi energi ke Selatan (India dan Asia Tenggara) untuk menghindari blokade Eropa. Mengacaukan Iran berarti mengurung Rusia di daratan Utara yang terisolasi. Serangan ke infrastruktur minyak Iran di Bandar Abbas dan Pulau Kharg telah mendorong harga Brent meroket di atas $120 per barel.

Lonjakan harga ini mungkin terlihat merugikan semua pihak. Tapi bagi AS, produsen minyak dan gas terbesar berkat shale gas, harga tinggi justru menguntungkan. Sebaliknya, bagi Tiongkok sebagai importir murni, harga $120 adalah "pajak mematikan" bagi perekonomian mereka. AS rela membiarkan inflasi global asal mesin ekonomi Tiongkok melambat lebih cepat. Energi menjadi senjata tekanan ekonomi.

Jika dipetakan, setiap aksi memiliki efek berantai. Gangguan ekspor Iran mengacaukan harga energi global. Operasi "pemenggalan" terhadap jaringan komando Iran di Suriah dan Lebanon bertujuan melumpuhkan serangan asimetris. Sanksi finansial memperlambat tren dedolarisasi. Dan stabilisasi paksa di Timur Tengah membuka jalan bagi AS untuk fokus ke Indo-Pasifik.

Singkatnya, energi, keamanan, dan keuangan global adalah satu ekosistem tekanan yang saling terhubung.

Kutub Ketiga: Jalan Tengah yang Pragmatis

Kutub Ketiga bukan blok militer seperti NATO. Ini lebih merupakan aliansi pragmatis negara-negara mayoritas Muslim dengan bobot ekonomi dan geopolitik besar seperti Indonesia, Turki, Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Mereka adalah koalisi kekuatan menengah.

Mereka menolak dipaksa memilih antara AS atau Tiongkok/Rusia. "Jalan Tengah" mereka adalah di mana kepentingan nasional terutama pangan dan energi menjadi panglima.

Secara kolektif, mereka mewakili sekitar 800-850 juta jiwa dengan PDB gabungan mendekati US$6 triliun setara ekonomi terbesar ketiga dunia. Mereka menguasai 40% ekspor minyak global dan 30% perdagangan LNG. Dari sisi militer, total personel aktif mereka lebih dari 2,8 juta, didukung teknologi drone Turki dan kemampuan rudal Pakistan serta Arab Saudi.

Mereka mencoba membangun kekuatan alternatif melalui apa yang disebut Board of Peace (BoP). Kepentingan bersama mereka jelas: mencegah kehancuran total Iran yang bisa memicu kekacauan berantai di koridor energi vital, dari Terusan Suez hingga Selat Malaka.

Bagi mereka, ini urusan perut. Kenaikan harga minyak $10 saja bisa membebani anggaran subsidi energi mereka. Gangguan pasokan gandum langsung memicu inflasi pangan domestik.

Tapi di situlah dilemanya. Di satu sisi, dukungan terhadap Palestina adalah fondasi legitimasi politik. Di sisi lain, tekanan AS untuk menjadikan BoP sebagai alat mengisolasi Iran menciptakan risiko diplomatik yang serius.

Namun, jika mereka berhasil menavigasi tekanan ini dan membuka ruang untuk transaksi energi lintas mata uang, Kutub Ketiga bisa menjadi embrio tatanan multipolar yang lebih seimbang. Keberhasilannya mungkin akan menjadi fondasi bagi arsitektur global baru yang tidak didikte oleh satu kekuatan tunggal.

Pada akhirnya, seluruh eskalasi ini adalah upaya AS untuk membereskan "halaman belakang"-nya di Timur Tengah. Washington tak mau terjebak perang dua front. Dengan "menyelesaikan" urusan Iran sekarang, AS berharap bisa menghadapi Tiongkok di Indo-Pasifik dengan tenang, tanpa terus khawatir akan gangguan di jalur energi Teluk atau keamanan Israel.

Jaka Setiawan. Founder The Global Indonesia. Mahasiswa S3 Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia.