Pakar Pertanyakan Kebutuhan dan Efektivitas Pengadaan 105.000 Pick Up untuk Koperasi Desa

Rencana pemerintah untuk membeli 105.000 mobil pick up bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan nilai fantastis Rp 24,66 triliun, jelas sebuah gebrakan. Dampaknya bakal terasa luas, dari desa hingga perekonomian nasional. Tapi, niat baik saja tidak cukup. Kebijakan sebesar ini harus ditimbang dengan hati-hati, terutama dari dua sudut: apakah benar-benar dibutuhkan, dan apakah bisa sekaligus menguatkan industri dalam negeri.

Pertanyaan utamanya sederhana: apa iya koperasi desa butuh mobil pick up sebanyak itu?

Indonesia punya lebih dari 70.000 desa. Kondisinya beragam banget. Ada desa penghasil padi atau perkebunan yang mungkin butuh distribusi barang besar-besaran. Ada desa pesisir dengan aktivitas perikanan. Tapi jangan lupa, banyak juga desa dengan ekonomi yang masih sederhana, di mana kebutuhan logistik skala besar itu belum ada. Faktanya, persoalan banyak koperasi desa justru lebih mendasar: tata kelola yang amburadul, literasi keuangan yang minim, atau akses pasar yang terbatas.

Nah, dalam situasi seperti itu, punya mobil pick up bukanlah solusi. Bisa jadi malah jadi beban. Sebelum bicara kendaraan, yang lebih penting adalah merumuskan model bisnis koperasi itu sendiri. Untuk apa sebenarnya koperasi ini berdiri?

Prinsip koperasi kan 'dari, oleh, dan untuk anggota'. Itu artinya, koperasi harus lahir dari kebutuhan riil anggotanya.

Bung Hatta sendiri pernah menegaskan, koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, untuk menciptakan kemakmuran. Jadi, ia bukan sekadar lembaga yang punya aset, tapi alat ekonomi yang harus relevan.

Kita punya pelajaran dari masa lalu. Dulu ada KUD (Koperasi Unit Desa). Sebagian sukses karena punya fungsi jelas, seperti mendistribusikan pupuk atau membeli hasil panen. Tapi banyak juga yang mandek, karena model bisnisnya kehilangan relevansi. Sekarang ada BUMDes. Ada yang maju pesat karena jeli memanfaatkan potensi lokal, seperti pariwisata atau pengolahan hasil bumi. Tapi tak sedikit pula yang cuma jadi nama di atas kertas.

Dari sini kita belajar satu hal: kesuksesan tidak ditentukan oleh banyaknya aset, melainkan oleh ketepatan model usaha dan kualitas pengelolaannya. Jangan sampai gedung megah berdiri, mobil pick up berjejer, tapi aktivitas ekonominya nol besar.

Belum lagi soal hitung-hitungan finansialnya. Membeli mobil pick up itu investasi awal yang besar. Tapi biayanya tidak berhenti di situ. Ada biaya perawatan, suku cadang, pajak, bensin, asuransi, belum lagi gaji sopir jika diperlukan. Kalau mobilnya jarang dipakai, biaya per transaksi jadi membengkak. Aset yang menganggur justru jadi liabilitas yang memberatkan koperasi.

Maka, perlu dipertimbangkan alternatif lain. Mungkin lebih efisien menyewa saja ketika butuh. Atau bermitra dengan penyedia jasa angkutan lokal. Bisa juga untuk desa tertentu, motor roda tiga atau truk bekas yang masih layak sudah lebih dari cukup. Bahkan, mungkin untuk sebagian desa, kepemilikan kendaraan sama sekali tidak diperlukan.

Intinya, semua pertanyaan ini harus dijawab dulu dengan data yang jujur, sebelum memutuskan untuk membeli.