Kapolda Aceh: Pemulihan Pascabencana Harus Lebih dari Sekadar Bangun Fisik

Banda Aceh - Rekonstruksi pasca bencana di Aceh terus bergulir. Tapi bagi Kapolda setempat, Irjen Marzuki Ali Basyah, pekerjaan itu jauh lebih dalam dari sekadar menegakkan tiang dan menyusun batu bata. Ia menegaskan, pemulihan yang sesungguhnya tak boleh berhenti pada bangunan fisik semata.

Yang jauh lebih penting, katanya, adalah mengembalikan rasa aman, martabat, dan produktivitas warga yang terdampak.

“Pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur,” ujar Marzuki dalam keterangan pers, Selasa (24/2/2026).

“Yang paling penting adalah mengembalikan rasa aman, aktivitas ekonomi, dan harapan masyarakat.”

Sejak masa tanggap darurat, Polda Aceh memang tak cuma jadi pengawas keamanan. Mereka terjun langsung mengawal seluruh proses, mulai dari pembangunan rumah hingga pemulihan jalur perekonomian. Tujuannya jelas: memastikan semuanya berjalan transparan dan tepat sasaran.

“Dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Polri tidak hanya berperan sebagai pengaman proyek pembangunan, tetapi juga sebagai pengawal proses pemulihan agar berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran,” jelasnya lebih lanjut.

“Tujuannya bukan sekadar membangun kembali fisik wilayah terdampak, tetapi memastikan masyarakat benar-benar pulih dan bangkit lebih kuat.”

Komitmen itu kini terlihat nyata di Desa Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Tamiang. Di sana, pembangunan 150 unit Hunian Tetap (Huntap) terus dikebut. Progresnya sudah mencapai 60 persen, dengan target selesai Mei mendatang untuk langsung diserahterimakan.

“Pada tahap I sudah dibangun sebanyak 150 unit, dengan tipe Type 36 model Prycast dan Ruspin,” ungkap Marzuki.

“Saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan selesai pada bulan Mei untuk segera diserahterimakan langsung Bapak Kapolri kepada warga.”

Jalan menuju pemulihan tentu tak mulus. Cuaca yang tak menentu, distribusi material yang rumit, dan koordinasi antar lembaga menjadi tantangan sehari-hari. Namun begitu, Marzuki mengaku semua hambatan itu diurai satu per satu lewat sinergi yang solid.

“Tantangan terbesar di lapangan meliputi faktor cuaca yang tidak menentu, distribusi material, serta koordinasi antarinstansi,” akunya.

“Polda Aceh memastikan hambatan tersebut tidak mengganggu target penyelesaian melalui pengawalan distribusi material, monitoring langsung, dan evaluasi berkala.”

Di sisi lain, fokus juga diberikan pada pemulihan konektivitas. Jembatan-jembatan yang hancur dibangun kembali, karena tanpa akses yang lancar, ekonomi lokal sulit bergerak. Hingga kini, Polri telah membangun 26 unit jembatan dengan berbagai tipe, dari Bailey hingga kayu dan gantung.

“Hingga saat ini, Polri telah membangun 26 unit jembatan, terdiri dari 4 jembatan Bailey, 13 jembatan kayu, dan 9 jembatan gantung,” paparnya.

Dampaknya langsung terasa. Menurut Marzuki, begitu konektivitas pulih, ada perubahan positif yang nyata. Pasar kembali ramai, distribusi hasil bumi lancar, dan biaya angkut pun turun. Semua itu memberi efek domino pada stabilitas pendapatan warga.

“Sejak konektivitas mulai pulih, terlihat perubahan positif secara psikologis dan ekonomi di tengah masyarakat,” urainya.

“Aktivitas pasar kembali hidup, distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi lancar, serta biaya transportasi menurun sehingga pendapatan masyarakat lebih stabil.”

Agar semua program tak melenceng, sistem pengawasan berlapis diterapkan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga verifikasi data penerima bantuan dilakukan bersama pemerintah daerah dan perangkat desa.

“Polda Aceh menerapkan sistem pengawasan berlapis sejak tahap perencanaan hingga evaluasi,” tegas Marzuki.

“Monitoring dilakukan langsung di lapangan, disertai laporan progres berkala, serta verifikasi data penerima bantuan bersama pemerintah daerah dan perangkat desa agar tepat sasaran.”

Pada akhirnya, ia menekankan bahwa kunci dari semua ini adalah kolaborasi. Tanpa sinergi yang kuat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan kementerian teknis, target pemulihan yang menyeluruh dan bermartabat akan sulit tercapai.

“Pemulihan pascabencana berjalan melalui sinergi kuat antara Polda Aceh, pemerintah daerah, TNI, Satgas PRR, dan kementerian teknis,” tutupnya.

“Kolaborasi yang solid ini memastikan pembangunan hunian dan jembatan berjalan efektif dan tepat sasaran.”