Komisi VIII DPR Tinjau Penyaluran Bansos dan Sinergi Lembaga Sosial di Batam

MURIANETWORK.COM - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja reses ke Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat (20/2/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mengawasi implementasi program kesejahteraan sosial, menyerap aspirasi masyarakat, dan berdialog dengan pemerintah daerah serta lembaga sosial setempat. Fokus utama kegiatan adalah memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan mendorong sinergi antarlembaga dalam pembangunan bidang sosial, agama, dan penanggulangan bencana.

Fungsi Pengawasan dan Apresiasi untuk Lembaga Sosial

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap program-program pemerintah di daerah. Tim yang dipimpin oleh Marwan Dasopang secara khusus meninjau pelaksanaan program bantuan sosial dan layanan kesejahteraan.

Dalam keterangan tertulisnya, Marwan Dasopang menegaskan tujuan strategis dari kegiatan lapangan ini.

"Kunjungan kerja ini dalam rangka meningkatkan fungsi dewan, khususnya pengawasan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di daerah," jelasnya.

Di tengah rangkaian kegiatan, tim Komisi VIII memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas Sosial Kota Batam dan Persekutuan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kristen Kota Batam atas dedikasi mereka. Marwan menyoroti komitmen para pihak yang tetap bekerja meskipun kunjungan berlangsung di hari libur.

"Kami berterima kasih kepada Pimpinan Persekutuan LKS dan Kepala Dinas Sosial Kota Batam di tengah kesibukan dalam bertugas, meskipun hari ini hari libur, namun tetap semangat mengemban tugas," tuturnya.

Harapannya, kolaborasi dan semangat pelayanan ini dapat berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Mendalami Program dan Tantangan di Lapangan

Dialog yang terjalin tidak hanya bersifat apresiatif, tetapi juga mendalam. Anggota komisi secara aktif menyerap informasi mengenai sejarah, program utama, capaian kinerja, serta berbagai kendala operasional yang dihadapi oleh lembaga-lembaga sosial di Batam. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk memahami akar permasalahan, bukan sekadar melihat laporan administrasi.

Perhatian khusus juga diberikan pada realisasi anggaran bantuan sosial. Data yang dihimpun menunjukkan, total penyaluran bantuan untuk Provinsi Kepulauan Riau, yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, mencapai Rp75,4 miliar. Adapun realisasi untuk Kota Batam sendiri telah menembus angka Rp34,09 miliar.

Perhatian pada Kelompok Rentan

Selain program reguler, pemerintah melalui Kementerian Sosial terus memperluas jaring pengaman sosial. Rachmat Koesnadi, Direktur Rehabilitasi Sosial di Kementerian Sosial, menegaskan komitmen ini.

"Kementerian Sosial terus memperkuat program rehabilitasi sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan," ungkapnya.

Perhatian tersebut diwujudkan, antara lain, melalui program bantuan bagi lanjut usia serta jaminan perlindungan bagi sekitar 14 ribu pekerja dengan kerentanan tinggi, seperti pengemudi kapal pancung, pengemudi ojek online, dan penarik becak.

Memperkuat Sinergi Antarlembaga

Kunjungan kerja ini juga dimanfaatkan untuk membangun koordinasi yang lebih solid. Kehadiran perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam satu forum menunjukkan pendekatan yang terintegrasi. Tujuannya jelas: menyelaraskan program dan kebijakan agar dampaknya lebih terasa di tingkat akar rumput.

Marwan Dasopang didampingi oleh sejumlah anggota Komisi VIII dari berbagai fraksi dan daerah pemilihan, antara lain H. Ansari, H. Muhammad Abdul Azis Sefudin, I Ketut Kariyasa Adyana, Matindas J. Rumambi, Hasan Basri Agus, H. Aprozi Alam, Endro Hermono, Lale Syifaun Nufus, Satori, Maman Imanul Haq, Mohd. Iqbal Romzi, serta Zulfikar Achmad. Komposisi tim yang beragam ini mencerminkan pendekatan multiperspektif dalam menangani isu-isu sosial yang kompleks.