Pemerintah Tegaskan Sertifikasi Halal Tetap Wajib untuk Produk Makanan dan Minuman AS

Lalu, dari mana datangnya kabar pelonggaran itu? Rupanya, ada poin dalam lampiran teknis perjanjian ART yang memang membahas hal ini. Dokumen itu menyebut, Indonesia akan membebaskan produk AS dari kewajiban sertifikasi dan label halal tapi khusus untuk kosmetik, perangkat medis, dan barang manufaktur lain. Tujuannya untuk mempermudah ekspor.

Namun begitu, ada mekanisme pengakuan yang sudah jalan. Indonesia dan AS punya kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri di sana. Jadi, label halal yang sudah diberikan oleh lembaga sertifikasi AS yang diakui di sini, bisa langsung diterima keabsahannya.

“Kerja sama ini memungkinkan pemberian label halal yang diberikan di AS dapat diakui keabsahannya di Indonesia,” jelas Haryo.

Menurutnya, skema ini justru dibutuhkan. Permintaan pasar Indonesia terhadap produk halal berkualitas tinggi seperti daging dan barang konsumsi lain dari AS terus meningkat. Jadi, lebih soal efisiensi dan pengakuan, bukan penghapusan aturan.

Perjanjian ART sendiri ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington, Kamis (20/2) waktu setempat. Setelah acara seremonial itu, pembahasan teknisnya berlanjut di kantor perwakilan dagang AS.

Poin-poin dalam dokumen itu memang terkesan teknis. Misalnya, Indonesia diwajibkan menyederhanakan proses pengakuan lembaga sertifikasi halal AS dan mempercepat persetujuannya. Tapi sekali lagi, ini tidak berlaku untuk makanan dan minuman. Dan yang pasti, ketentuan soal pencantuman informasi kandungan produk tetap tidak bisa diganggu gugat.

Jadi, kesimpulannya? Jangan khawatir. Aturan halal untuk produk impor, terutama yang terkait langsung dengan konsumsi umat, tetap dijalankan. Pemerintah bilang ini bentuk perlindungan ke konsumen dalam negeri. Perjanjian dengan AS lebih pada penyelarasan standar dan memperlancar arus barang, bukan menghapus kewajiban mendasar itu.