BNPB Usul Naikkan Bantuan Rumah Insitu Demi Dukung Program Gentengisasi

MURIANETWORK.COM - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengusulkan adanya penyesuaian besaran bantuan pembangunan rumah insitu bagi korban bencana di Sumatera. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18 Februari 2026), sebagai upaya menyelaraskan program bantuan dengan inisiatif gentengisasi yang digalakkan pemerintah.

Usulan Penyesuaian Anggaran untuk Program Gentengisasi

Dalam paparannya, Suharyanto mengawali dengan menjelaskan bahwa nilai bantuan untuk membangun rumah di lokasi asal (insitu) saat ini masih berkisar di angka Rp 60 juta per kepala keluarga. Anggaran ini, menurutnya, sudah sangat ketat untuk memenuhi standar konstruksi yang layak, terlebih dengan adanya program gentengisasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menuntut spesifikasi material lebih tinggi.

Rumah-rumah bantuan yang selama ini dibangun BNPB, seperti contohnya di Bireuen, masih menggunakan atap seng. Pergantian ke genteng memerlukan penyesuaian struktur, termasuk penguatan pada kerangka kayu, yang tentu berimplikasi pada biaya.

"Tentu saja kami sangat senang apabila untuk insitu pun dananya tidak terlalu jauh berbeda, apalagi Rp 60 juta ini sudah sangat mepet," ungkap Suharyanto.

Dana Tersedia, Namun Ada Pertimbangan Nasional

Meski mengusulkan kenaikan menjadi Rp 65 hingga 70 juta per unit, Suharyanto menegaskan bahwa BNPB tidak meminta tambahan anggaran baru. Dana dari Kementerian Keuangan yang dikelola lembaganya dinilai masih mencukupi untuk menutup selisih tersebut.

Namun, dia menyampaikan catatan kehati-hatian yang penting. Penyesuaian standar bantuan di satu daerah, seperti Aceh, berpotensi menjadi preseden yang harus diterapkan secara nasional. Hal ini bisa membawa implikasi finansial yang lebih luas terhadap anggaran negara.

"Apalagi sekarang juga ada program gentengisasi dari Bapak Presiden. Jadi kami dalam saran ke Kasatgas tadi kalau seandainya pun kami akan bangun dengan genteng kami minta tambahan lagi karena untuk memasang genteng itu perlu penguatan lagi kayu-kayunya," jelasnya.

"Sementara yang kami bangun rumah contoh di Bireuen ini masih menggunakan seng," tambahnya.

"Tapi intinya dana dari Kementerian Keuangan di BNPB ini masih ada Bapak pimpinan, jadi kami tidak minta tambahan anggaran lagi seandainya diizinkan dalam rapat ini untuk genteng mungkin Rp 65 atau Rp 70 juta," lanjut Suharyanto.

"Tapi risikonya kalau disamakan harganya di Aceh berarti nanti di daerah-daerah bencana lain juga harus seperti itu. Seperti contoh yang kami bangun di Sukabumi kemudian di Lebak itu Rp 60 juta, tapi kalau nanti dinaikkan di sini berarti standar ini akan berlaku seluruh Indonesia. Nah kami khawatir memberatkan keuangan negara," imbuhnya.