Pemerintah Butuh Rp529,3 Miliar untuk Pulihkan Fasilitas Kesehatan di Sumatra

MURIANETWORK.COM - Pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp529,3 miliar untuk memulihkan sepenuhnya ribuan fasilitas kesehatan di Sumatra yang rusak akibat bencana. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan targetnya adalah agar seluruh layanan kesehatan dapat beroperasi normal pada Maret 2026 mendatang. Anggaran tersebut diajukan untuk memperbaiki kondisi fasilitas hingga 100 persen, sekaligus merehabilitasi rumah-rumah tenaga kesehatan yang terdampak.

Status Terkini dan Target Pemulihan

Dalam rapat kerja bersama DPR, Budi Gunadi Sadikin melaporkan kemajuan pemulihan pasca-bencana. Saat ini, seluruh rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak diklaim telah kembali berfungsi. Tantangan tersisa adalah memulihkan 21 unit pustu (puskesmas pembantu) dari total ribuan fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan.

“Yang pertama adalah, alhamdulillah seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas sudah beroperasi sekarang. Kita tinggal 21 pustu, dari ribuan fasilitas kesehatan,” tutur Budi, Rabu (18 Februari 2026).

Permohonan resmi untuk dana perbaikan senilai Rp529,3 miliar itu telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sejak 20 Januari 2026. Kementerian Kesehatan kini menunggu persetujuan dan pencairan dana tersebut agar proses rehabilitasi dapat segera dipercepat.

Pemulihan Tak Hanya untuk Fasilitas, Tapi Juga Tenaga Kesehatan

Selain untuk membenahi gedung-gedung layanan kesehatan, anggaran yang diajukan juga mencakup rehabilitasi tempat tinggal bagi para tenaga medis. Data terverifikasi dari Kemenkes dan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan ada sekitar 8.800 rumah nakes yang rusak dan perlu diperbaiki.

Menteri Budi menekankan pentingnya menyelesaikan perbaikan rumah tersebut sebelum perayaan Lebaran 2026. Tujuannya agar para tenaga kesehatan dapat tinggal dengan tenang dan kembali fokus menjalankan tugasnya melayani masyarakat.

“Agar rumahnya bisa diperbaiki dan mereka bisa tenang tinggal di rumah sebelum Lebaran ini agar mereka bisa bekerja kembali,” ungkapnya.

Jalur Penganggaran dan Ketersediaan Dana

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang hadir dalam rapat yang sama menjelaskan mekanisme pengajuannya. Menurutnya, proposal dana perbaikan faskes dan rumah nakes dapat diajukan melalui Tim Satgas Bencana sebagai bagian dari usulan belanja kementerian/lembaga.

“Jadi tinggal masukin ke sana aja, prosedurnya seperti itu. Ke Bappenas, ke Tim Satgas. Ya sudah, keluar,” jelas Purbaya.

Dia juga menyebutkan bahwa anggaran awal untuk pemulihan pascabencana yang dialokasikan pemerintah berkisar antara Rp50 hingga Rp60 triliun. Anggaran tersebut, menurut klaimnya, masih tersisa cukup banyak dan dapat dialokasikan untuk kebutuhan mendesak ini, termasuk pemulihan sektor kesehatan yang menjadi prioritas.