Fadli Zon: Kebijakan Prabowo Wujudkan Politik Akal Sehat dan Ekonomi Konstitusional

Di ruang yang ramai di Parle, Senayan, Fadli Zon hadir untuk membedah sebuah buku. Buku karya J. Osdar itu berjudul "Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung". Menteri Kebudayaan itu tak sekadar datang, ia punya banyak hal untuk disampaikan tentang sosok yang jadi subjek buku tersebut.

Menurut Fadli, kepemimpinan Prabowo Subianto saat ini adalah wujud nyata dari 'politik akal sehat'. Gagasan itu, katanya, berakar langsung pada amanat konstitusi kita. Ia melihat buku Osdar berhasil mengabadikan konsistensi pemikiran Prabowo yang dibangun puluhan tahun lamanya. Bukan sekadar citra yang dibentuk untuk momen politik sesaat.

"Pak Prabowo tidak berubah. Apa yang beliau lakukan hari ini adalah exercise atau pelaksanaan dari akal sehat itu sendiri," tegas Fadli dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).

Ia kemudian melanjutkan, "Bagi beliau, akal sehat tidak boleh hanya berhenti di ruang diskusi atau perdebatan intelektual, tetapi harus dilaksanakan melalui jalur politik."

Fadli mengenal Prabowo sejak lama, tepatnya saat mereka sama-sama aktif di Center for Policy and Development Studies (CPDS) pada 1993. Baginya, berbagai kebijakan yang dijalankan Presiden sekarang ini merupakan eksekusi dari sebuah dialektika pemikiran yang panjang. Bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba.

Di sisi lain, Fadli juga menarik benang merah yang menarik. Ia menghubungkan langkah Prabowo dengan tradisi para pendiri bangsa. Ambil contoh Bung Karno dengan PNI-nya, atau Bung Hatta lewat PNI Pendidikan. Begitu pula Sutan Sjahrir dan Muhammad Natsir yang mendirikan partai sebagai kendaraan untuk membumikan ideologi mereka. Polanya mirip, kata Fadli.

Komitmen lain yang ditekankan adalah soal ekonomi. Fadli menyebut Prabowo berkomitmen mengembalikan arah perekonomian bangsa ke rel Pasal 33 UUD 1945. Itu sebabnya kebijakan seperti swasembada pangan, energi, dan program makan bergizi gratis digulirkan. Semua itu dilihatnya sebagai upaya koreksi terhadap praktik liberalisasi ekonomi yang dianggap sudah kebablasan.

"Pekerjaan besar kita sekarang adalah melakukan koreksi terhadap neoliberalisme," ucap Fadli.

Ia menjelaskan lebih detail, "Pak Prabowo ingin mengembalikan ekonomi kita ke jalur konstitusi yang sifatnya imperatif: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Itulah ideologi ekonomi strukturalis, atau ekonomi yang menempatkan National Interest First."

Untuk mencapai tujuan besar itu, pemerintahan saat ini sedang membangun tiga pilar utama. Pertama, Getting institution right, yaitu membenahi institusi negara agar benar-benar berfungsi tepat. Pilar kedua adalah Getting intervention right, merancang kebijakan intervensi negara yang pas dan terukur, tidak asal. Yang terakhir, Getting coordination right, membangun koordinasi lintas sektor yang efektif dan tidak tumpang-tindih.

Fadli berharap kehadiran buku ini bisa jadi ruang refleksi. Sekaligus pengingat bahwa pada hakikatnya, kekuasaan hanyalah alat. Alat untuk melayani kepentingan nasional dengan penuh ketenangan dan kedewasaan.

Acara bedah buku itu sendiri dihadiri banyak tokoh. Tampak hadir Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Anggota DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi, hingga akademisi Rocky Gerung dan para pegiat literasi. Diskusi dipandu Effendi Gazali, dengan pembicara seperti Jimly Asshiddiqie, Aris Marsudiyanto, Suryopratomo, dan Anindya Novan Bakrie.