Menteri Keuangan Tegaskan Batas Defisit 3% Tak Akan Diubah demi Target Pertumbuhan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum punya rencana mengubah aturan batas defisit APBN. Angka 3% terhadap Produk Domestik Bruto itu dianggap masih cukup, meski ada ambisi besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029 nanti.

“Sekarang saya akan fokus di 3%,” tegas Purbaya, Jumat (13/2) lalu di Jakarta. Menurutnya, langkah saat ini adalah mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mengejar pertumbuhan yang lebih cepat. “Kemarin kan berhasil, walaupun banyak orang menertawain, tetapi kan berhasil kan di bawah 3%,” tambahnya, sedikit bernada membela.

Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook. Purbaya berkeras akan berpegang pada batasan yang tertuang dalam penjelasan UU Keuangan Negara. Optimismenya cukup tinggi. Dia memproyeksikan ekonomi 2025 bisa tumbuh 5,11% dengan defisit yang tetap terkendali.

Namun begitu, realitas anggaran belakangan ini memang menantang. APBN 2026 dirancang dengan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Sayangnya, penutupan APBN 2025 kemarin justru menunjukkan defisit melebar menjadi Rp695,1 triliun, setara 2,92% dari PDB. Padahal, awal tahun lalu, pemerintah hanya merancang defisit 2,53%, yang kemudian direvisi menjadi 2,78% di tengah jalan.

Di sisi lain, target pertumbuhan ke depan jelas lebih ambisius. Asumsi makro APBN 2026 menargetkan pertumbuhan 5,4%, tapi Purbaya sendiri lebih optimistis. Dia yakin angka 6% bisa dicapai. Caranya? Salah satunya lewat belanja pemerintah atau kebijakan fiskal.

Untuk kuartal pertama 2026 saja, dia memasang target pertumbuhan antara 5,6% hingga 6%. Target ini didorong oleh rencana penyerapan APBN yang mencapai Rp809 triliun. Anggaran itu akan dialirkan untuk stimulus ekonomi dan program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Lalu, bagaimana dengan target 8% di akhir periode pemerintahan? Purbaya mengakui angka itu tertuang dalam RPJMN. Tapi, dia bersikukuh bahwa mencapainya tidak harus dengan melanggar batas defisit. Kuncinya, menurut dia, adalah dengan tidak hanya mengandalkan APBN.

Pemerintah kini juga mengandalkan investasi, khususnya melalui Danantara, sebagai mesin pertumbuhan. “Kalau kami lihat investasi sudah cukup, yaudah tidak usah [tambah stimulus]. Tetapi kalau ada misalnya perlu stimulus tambahan, kami pikirkan,” ujarnya. “Nanti kalau sudah tumbuhnya 7,5% ke 8%, baru kami pikirkan. Sekarang sih belum ada niat untuk melewati batas itu.”

Keyakinannya ini punya dasar. Dia mengacu pada pencapaian era Presiden SBY dulu, di mana ekonomi sempat tumbuh 6% sebelum akhirnya ‘terjebak’ di rata-rata 5% seperti sekarang. Sebagai ekonom berlatar belakang insinyur ITB, Purbaya punya resep sendiri: menghidupkan dua mesin sekaligus.

“Kalau saya gabung kan bisa saja, utangnya flat saja, tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat seperti zaman Pak SBY, karena dua mesin pertumbuhan saya gunakan. Mesin pertumbuhan swasta, private sector, dan government sector,” pungkasnya.

Dengan strategi itu, dia berharap pengelolaan fiskal bisa lebih sehat. Intinya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa harus menambah utang baru untuk membiayai belanja pemerintah. Sebuah jalan tengah yang ingin dibuktikannya tidak mustahil.