MURIANETWORK.COM - Upaya meningkatkan peran perempuan dalam politik Indonesia memerlukan kerja kolektif yang lebih nyata, melampaui sekadar kebijakan afirmasi yang ada saat ini. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sebuah diskusi di Semarang, Jumat (13/2/2026). Meski ada kemajuan, tantangan seperti stigma sosial dan rendahnya keterpilihan perempuan di parlemen menunjukkan jalan yang masih panjang.
Kebijakan Afirmasi Belum Cukup Tanpa Solidaritas
Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menyoroti bahwa berbagai aturan afirmasi yang telah diterapkan belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan di lapangan. Menurutnya, peningkatan peran aktif perempuan di ranah politik tidak bisa hanya mengandalkan regulasi. Diperlukan sebuah gerakan bersama dan dukungan nyata dari seluruh elemen, khususnya solidaritas antarperempuan itu sendiri.
"Diperlukan upaya kolektif semua pihak, seperti perempuan support perempuan, untuk membangun kekuatan mewujudkan peningkatan peran aktif perempuan di bidang politik," ungkapnya.
Stigma Sosial dan Realita Keterpilihan yang Rendah
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini mengakui, meski harapan itu mulai tampak dengan masuknya sejumlah perempuan ke parlemen, hambatan budaya masih sangat kuat. Di berbagai daerah, menurut pengamatannya, masih berkembang stigma yang melemahkan posisi perempuan, seperti anggapan bahwa mereka lebih emosional dan tidak rasional.
Stigma-stigma semacam itu, lanjut Rerie, secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada proses elektoral. Buktinya, keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif masih jauh dari angka yang diharapkan. Ia memberikan contoh konkret dari hasil Pemilu 2024.
"Jumlah anggota DPR RI perempuan dari daerah pemilihan Jawa Tengah pada Pemilu 2024 hanya berjumlah 16 orang (20,7%) dari 77 anggota yang terpilih. Capaian itu masih jauh dari harapan 30% keterwakilan perempuan di parlemen," jelasnya.
Belajar dari Pengalaman untuk Perjuangan ke Depan
Fakta tersebut, tegas Rerie, menunjukkan betapa upaya meningkatkan peran politik perempuan berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, ia melihat pentingnya mendokumentasikan dan mempelajari berbagai pengalaman praktis. Acara bedah buku yang digelar di Auditorium FIMENA Fisip Undip Semarang itu diharapkannya bisa menjadi momentum pembelajaran.
Buku yang dibedah, bertajuk "Politik Teknokratis Kemenangan Melampaui Interseksionalitas dalam Pemilu", diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat luas, khususnya para pegiat kesetaraan, dalam memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik. Harapannya, dari kajian dan solidaritas yang terbangun, langkah-langkah strategis ke depan bisa dirumuskan dengan lebih tepat sasaran.
Artikel Terkait
Trump Umumkan Rencana Kunjungan ke Venezuela, Detail Masih Samar
Jadwal Salat Surabaya untuk Sabtu, 14 Februari 2026
Kapolri Targetkan 1.500 Pos Pelayanan Gizi Polri Beroperasi pada 2026
Puluhan Ribu Ular Garter Berhibernasi dan Kawin Massal di Gua Kanada