Prabowo Kritik Penyaluran Dana Desa, Rombak Program dengan Koperasi Merah Putih

MURIANETWORK.COM - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan evaluasi kritis terhadap penyaluran dana desa selama satu dekade terakhir. Dalam sebuah forum ekonomi, ia menyatakan bahwa dana tersebut kerap tidak tepat sasaran dan mengumumkan rencana penataan ulang program dengan fokus pada pemberdayaan langsung masyarakat.

Evaluasi Sepuluh Tahun Dana Desa

Pernyataan Presiden Prabowo tersebut disampaikan dalam acara Indonesia Economic Outlook di Danantara, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026. Dengan nada serius, ia mengakui adanya kegagalan sistem dalam satu dekade pemberian anggaran desa.

"Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat," ujarnya.

Ia kemudian mengaitkan pernyataannya itu dengan fakta di lapangan, yaitu banyaknya kasus hukum yang melibatkan kepala desa. Menurutnya, hal ini menjadi indikasi nyata dari masalah akuntabilitas.

"Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut," imbuh Prabowo.

Arah Baru dan Program Konkret

Merespons evaluasi itu, Presiden menegaskan komitmennya untuk mengubah pola penyaluran dana desa di masa pemerintahannya. Fokusnya adalah memastikan manfaat dana tersebut benar-benar dirasakan oleh warga.

"10 tahun sudah kita berikan. Dan sekarang kita akan mengarahkan," jelasnya.

Arah baru tersebut akan diwujudkan melalui program Koperasi Merah Putih. Koperasi ini dirancang sebagai pusat layanan terpadu di tingkat desa yang mencakup sektor kesehatan dan keuangan mikro.

"Di situ akan ada Farmasi Desa Murah. Obat generik akan sampai. Akan ada Klinik Desa. Akan ada gerai untuk super micro financing untuk membantu menghilangkan peran daripada rentenir," tutur Prabowo.

Infrastruktur Pendukung dan Akses Langsung

Untuk mendukung operasional koperasi, pemerintah akan menyediakan infrastruktur pendukung seperti gudang dan cold storage. Tujuannya adalah menciptakan rantai pasok yang efisien dan mengurangi kebocoran.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan akses langsung bagi masyarakat terhadap barang-barang bersubsidi dan pembiayaan dengan syarat ringan.

"Kita akan beri bunganya yang sangat-sangat mudah, sangat ringan untuk mereka-mereka. Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran," tegas Presiden.