Fraksi Golkar Tetapkan Aturan Larang Serang Kebijakan Prabowo-Gibran

MURIANETWORK.COM - Fraksi Partai Golkar di DPR RI menetapkan sejumlah aturan internal atau 'fatsun' yang wajib dipatuhi seluruh anggotanya. Aturan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi, Sarmuji, dalam peringatan HUT ke-58 fraksi tersebut di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/2/2026). Inti dari fatsun tersebut adalah larangan untuk menyerang kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta menjaga soliditas internal fraksi dan koalisi pemerintah.

Penegasan Aturan di Momen HUT Fraksi

Dalam sambutannya di hadapan para anggota fraksi, Sarmuji secara khusus menegaskan pentingnya komitmen terhadap pedoman politik yang telah ditetapkan. Momen ulang tahun fraksi dinilai sebagai waktu yang tepat untuk mengingatkan kembali tentang tanggung jawab kolektif di parlemen.

"Bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menegaskan kembali tentang fatsun politik yang perlu diperhatikan," tutur Sarmuji.

Komitmen pada Koalisi dan Pemerintahan

Fatsun pertama berpusat pada dukungan penuh Fraksi Golkar terhadap visi pemerintahan Prabowo-Gibran. Sarmuji juga menggarisbawahi pentingnya membangun koalisi yang solid dan berkelanjutan, bukan sekadar persekutuan yang bersifat situasional.

"Ini sudah dideklarasikan oleh ketua umum kita, supaya hubungan antar fraksi tidak in-off, tidak on-off, kita mendorong bagaimana kalau koalisi yang ada sekarang menjadi koalisi permanen. Koalisi yang berada dalam suka dan duka. Koalisi yang berada dalam kebijakan yang populer maupun yang tidak populer," jelasnya.

Ia mengakui bahwa setiap kebijakan pemerintah pasti menuai beragam tanggapan dari publik. Namun, sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah, fraksi diminta untuk menjaga sikap. Serangan terbuka terhadap kebijasan presiden dan wakil presiden dinilai dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

"Kami juga ingin menyatakan pada kesempatan kali ini, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah," tegas Sarmuji.

Menjaga Soliditas Internal Fraksi

Selain komitmen eksternal terhadap pemerintah, fatsun kedua fokus pada harmoni internal. Sarmuji meminta seluruh anggota untuk tidak menyerang sesama kawan sefraksi. Jika terdapat perbedaan pendapat atau masalah, ia menganjurkan untuk diselesaikan melalui jalur musyawarah internal terlebih dahulu, sebelum dibawa ke ruang publik. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kredibilitas dan kekompakan fraksi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi di DPR.