Wamen Dalam Negeri Dorong Kolaborasi Pemda dan BPK untuk Audit LKPD 2025

MURIANETWORK.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2025. Penegasan ini disampaikan dalam pertemuan persiapan pemeriksaan di Bali, dengan tujuan memastikan kelancaran audit dan mendukung tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel di seluruh daerah.

Pemeriksaan Sebagai Upaya Perbaikan, Bukan Pencarian Kesalahan

Dalam sambutannya, Ribka Haluk menjelaskan bahwa esensi dari pemeriksaan keuangan daerah bukanlah untuk menyudutkan, melainkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem. Ia menekankan bahwa tujuan utama adalah memastikan pengelolaan anggaran daerah sudah sesuai dengan koridor hukum dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

"Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

Sinergi Tiga Pilar untuk Kesejahteraan Masyarakat

Acara Entry Meeting yang digelar di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali itu dipandang sebagai momentum strategis. Ribka melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat kemitraan antara BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Sinergi ini dianggap sebagai fondasi penting untuk mewujudkan tujuan akhir pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai mandat konstitusi.