Di balik postur investasi yang dinilai progresif, sejumlah anggota DPR memberikan catatan kritis. Sorotan utama tertuju pada struktur pembiayaan yang melibatkan utang dan komitmen nyata untuk meningkatkan TKDN.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyoroti tingginya beban utang berbunga yang berpotensi menekan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang.
"Beban utang yang tinggi menjadi tantangan utama yang bisa menggerus laba bersih. Sejauh mana Defend ID membutuhkan skema pembiayaan khusus agar harga jual produk tetap kompetitif?" tanyanya.
Berdasarkan audit 2025, Defend ID tercatat memiliki utang berbunga sebesar Rp14,89 triliun dengan rasio debt to equity (DER) mencapai 3,41 kali. Anggota Komisi VI lainnya, Mufti Anam, menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran untuk benar-benar mendongkrak TKDN.
Dia meminta agar investasi tidak hanya berakhir pada perakitan komponen impor, melainkan secara substansial mendorong kemandirian industri pertahanan nasional, khususnya pada produk unggulan seperti kendaraan tempur Maung dan pesawat Garuda.
Optimisme Menuju Target Laba 2026
Meski mendapat berbagai catatan, pihak Defend ID tetap menatap prospek keuangan tahun depan dengan optimisme. Holding ini menargetkan laba bersih konsolidasian dapat melonjak menjadi Rp1,55 triliun pada 2026. Angka ini meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan realisasi laba tahun 2025 yang sebesar Rp667,8 miliar.
Keyakinan tersebut disampaikan kembali oleh Direktur Utama Yoga Dharma Setiawan. Menurutnya, investasi strategis ini merupakan motor penggerak utama untuk mencapai target kinerja tersebut.
"Investasi strategis ini diharapkan dapat memacu laba bersih konsolidasian hingga mencapai Rp1,55 triliun pada 2026," pungkasnya.
Artikel Terkait
Polres Bogor Panen 10 Ton Jagung, Targetkan 500 Ton untuk Bulog
Bazar Rakyat di Monas Bagikan Kupon Rp500 Ribu untuk Dongkrak UMKM Pascalebaran
PSSI Awards 2026 Digelar Perdana, Jay Idzes dan Safira Ika Raih Pemain Terbaik
Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Penyesuaian Kebijakan Ekonomi dan Energi