MPR Tegaskan Komitmen Pemerintah Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana

MURIANETWORK.COM - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk mempercepat pemulihan Aceh pascabencana besar akhir November 2025. Kunjungan kerja ke Banda Aceh pada Selasa (10/2) bukan hanya untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga mendengarkan langsung aspirasi pemerintah daerah dan menyusun langkah strategis bersama. Pemulihan ini dipandang sebagai prioritas nasional yang mencerminkan solidaritas kebangsaan.

Solidaritas di Atas Puing

Dalam pertemuan silaturahmi dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa duka Aceh adalah duka seluruh bangsa. Pernyataan ini ia sampaikan usai penyerahan bantuan untuk delapan kabupaten terdampak. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk membahas persoalan mendasar pascabencana yang melanda Aceh dan sebagian Sumatera.

“Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang juga melukai hati kami semua. Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Muzani, Rabu (11/2/2026).

“Sakit Aceh adalah sakit kita bersama, dan bencana Aceh adalah bencana kita semua,” tegasnya.

Menghadapi 'Tsunami Kedua' dan Usulan Badan Khusus

Muzani mengungkapkan, Gubernur Muzakir Manaf menggambarkan situasi saat ini sebagai 'tsunami kedua', mengingat besarnya dampak yang harus ditangani, mulai dari infrastruktur hingga luka sosial-ekonomi. Menanggapi hal ini, muncul usulan penting dari pemerintah daerah: pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi khusus, mirip dengan yang dibentuk pascatsunami 2004, untuk mempercepat proses pemulihan.

Seluruh pokok pikiran dan aspirasi dari Pemprov Aceh ini, menurut Muzani, telah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan mendapat respons yang positif. Komitmen untuk mengawal proses ini di tingkat legislatif pun sudah jelas.

“Komitmen DPR RI dan pemerintah pusat sudah sangat jelas. Kami akan terus mengawalnya melalui fraksi dan komisi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tutur Muzani.

Kemajuan di Lapangan dan Tantangan yang Tersisa

Dalam kunjungan itu, pimpinan MPR juga menerima paparan dari Wakil Gubernur Aceh dan laporan perkembangan dari Kepala Satgas Penanganan Bencana. Muzani menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak di lapangan, yang telah membuahkan hasil signifikan.

“Kami bangga atas kerja keras seluruh aparat dan pemerintah. Hingga saat ini hampir 99% listrik di Aceh telah kembali menyala, dan akses jalan serta jembatan yang sempat terputus terus dipulihkan,” katanya.

Di sektor kesehatan, pelayanan rumah sakit dan puskesmas terus dipastikan berjalan. Seluruh upaya ini dilakukan atas arahan Presiden yang bertekad membangun Aceh lebih baik dari sebelumnya. Namun, tantangan lain masih mengemuka, seperti kebutuhan pelonggaran BBM untuk operasional alat berat, keterbatasan ternak, serta keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi ratusan ribu warga.

Memelihara Tradisi di Tengah Keterbatasan

Di antara berbagai prioritas pemulihan, ada satu hal yang mendapat perhatian khusus: tradisi Meugang menyambut Ramadan. Pemerintah daerah, dengan segala keterbatasan, memutuskan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan untuk tradisi yang mengakar ratusan tahun ini, sebelum kebutuhan ibadah lainnya.

“Kami berdiskusi mengenai prioritas bantuan yang dapat diberikan, apakah dalam bentuk kebutuhan pangan Meugang atau kebutuhan ibadah seperti sajadah, sarung, mukena, kerudung, pakaian, hingga Al-Qur'an. Dengan keterbatasan yang ada, Pemerintah Provinsi Aceh memutuskan untuk memprioritaskan pelaksanaan Meugang terlebih dahulu,” jelas Muzani.

Sebagai bentuk dukungan nyata, MPR menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa 15.000 paket sembako dan 15.000 paket perlengkapan ibadah yang disalurkan ke delapan kabupaten terdampak, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Tengah.

Kunjungan yang Sarat Makna

Kedatangan rombongan pimpinan MPR RI di Bandara Sultan Iskandar Muda disambut dengan Tari Ranup Lampuan, sebuah simbol penghormatan budaya. Kunjungan yang juga dihadiri sejumlah wakil ketua MPR, menteri, dan perwakilan fraksi ini diakhiri dengan pertemuan bersama para ulama di Aceh Besar.

“Kami ingin memastikan masyarakat Aceh tidak merasa sendirian. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota akan terus bergandengan tangan,” kata Muzani.

“Kami optimistis Aceh akan bangkit dan menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Langkah mereka di tanah Rencong lebih dari sekadar kunjungan formal; ia adalah deklarasi bahwa dalam setiap upaya pemulihan, aspek kemanusiaan dan keluhuran budaya tetap menjadi pijakan utama. Seperti tarian penyambut yang penuh makna, komitmen kebangsaan hadir untuk menjaga nyala harapan agar tak padam diterpa musibah.