“Yang 106.000 ini tidak perlu reaktivasi. Ini otomatis sudah direaktivasi selama tiga bulan ke depan. Selama tiga bulan ke depan, mulai Januari, Februari, nanti Maret. April insyaallah nanti sudah ada data terbaru ya,” jelas Gus Ipul.
Namun begitu, status permanen mereka nantinya masih dipertaruhkan. Semuanya bergantung pada hasil ground check yang akan dilakukan tim gabungan. Pengecekan di lapangan nanti tak main-main, mencakup puluhan variabel data kesejahteraan untuk memotret kondisi ekonomi responden dengan lebih akurat.
Operasi gabungan ini rencananya akan melibatkan banyak pihak. Mulai dari petugas BPS di daerah, mitra statistik setempat, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka tak hanya mengecek riwayat medis, tapi juga akan mendatangi rumah untuk melihat langsung kondisi sosial ekonominya.
Langkah proaktif Kemensos dan BPS ini sebenarnya adalah respons. Beberapa waktu lalu, sengketa data PBI JKN sempat jadi bahan pembahasan panas dengan DPR RI. Dengan verifikasi masif ini, diharapkan permasalahan data yang kerap jadi ganjalan itu bisa segera menemui titik terang. Hasilnya nanti, pada April mendatang, akan menentukan nasib bantuan kesehatan bagi ratusan ribu orang yang paling rentan ini.
Artikel Terkait
Gangguan Ginjal Kronis Kini Serang Kaum Muda, Gaya Hidup Jadi Pemicu
Tren Film Indonesia Terinspirasi Kisah Nyata, Sorot Cinta hingga Pengkhianatan
Polres Tapin Panen Perdana Jagung dari Lahan Tidur Milik Polri
LCP 2026 Split 2 Dimulai 4 April, Dua Tiket ke MSI Diperebutkan