Kejagung Ungkap Kerugian Triliunan dan Dampak Sistemik dari Kasus Korupsi Ekspor CPO

MURIANETWORK.COM - Kejaksaan Agung mengungkap dampak luas dari kasus dugaan korupsi yang melibatkan penyimpangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya pada periode 2022 hingga 2024. Kasus ini tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, diperkirakan mencapai triliunan rupiah, tetapi juga dinilai merusak tata kelola komoditas strategis dan melemahkan efektivitas kebijakan pemerintah. Penetapan 11 tersangka baru, yang terdiri dari aparatur sipil negara dan sejumlah direktur perusahaan, menandai perkembangan terbaru dalam penyidikan berkelanjutan terhadap skandal ini.

Dampak Sistemik yang Meluas

Menurut keterangan resmi dari Kejagung, penyimpangan dalam ekspor CPO ini menimbulkan efek berantai yang serius. Dampaknya dirasakan jauh melampaui sekadar angka-angka kerugian di atas kertas, melainkan menyentuh aspek fundamental pengelolaan sumber daya nasional.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa praktik ini telah menggerogoti sendi-sendi kebijakan publik.

"Perbuatan penyimpangan tersebut menimbulkan dampak yang luas dan sistemik. Tidak hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap tata kelola komoditas strategis dan rasa keadilan di dalam masyarakat," jelasnya.

Kerugian Fiskal dan Gagalnya Kebijakan

Dari sisi penerimaan negara, penyimpangan ini secara langsung mengakibatkan hilangnya hak negara atas pembayaran bea keluar dan pungutan sawit (levy) dalam jumlah yang sangat signifikan. Padahal, instrumen fiskal tersebut dirancang sebagai alat pengendali dan pengelola komoditas strategis seperti sawit.

Lebih lanjut, kebijakan pemerintah untuk mengendalikan ekspor guna menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan dalam negeri menjadi tidak efektif. Komoditas yang seharusnya dibatasi justru dapat keluar dengan mudah melalui manipulasi klasifikasi produk. Akibatnya, tujuan perlindungan kepentingan masyarakat luas pun ikut tergerus.

Melemahnya Tata Kelola dan Kepastian Hukum

Dampak lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah terganggunya tata kelola komoditas strategis nasional. Praktik manipulasi dan pengabaian aturan yang terstruktur dinilai telah melemahkan kewibawaan regulasi negara serta merusak iklim kepastian hukum di sektor perdagangan.

Syarief mengingatkan, tanpa penegakan hukum yang tegas, pola penyimpangan seperti ini berpotensi menciptakan preseden buruk dan mendorong pengulangan perbuatan serupa di masa depan.

Estimasi Kerugian yang Fantastis

Meskipun perhitungan kerugian negara secara final masih dilakukan oleh tim auditor, penyidik telah memiliki gambaran awal yang mencengangkan. Berdasarkan penghitungan sementara, nilai kerugian keuangan negara diperkirakan berkisar antara Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun.

Nilai sebesar itu pun belum mencakup seluruh potensi kerugian.

"Itu baru kerugian keuangan negara dan belum merupakan potensi kerugian perekonomian negara yang sedang dihitung juga," ungkap Syarief.

Kerugian tersebut terutama terkonsentrasi pada kegiatan ekspor yang dilakukan oleh beberapa grup perusahaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Para Tersangka yang Ditentukan

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, Kejagung telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka baru. Mereka berasal dari dua latar belakang utama: birokrasi dan dunia usaha. Dari lingkungan pemerintahan, terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Kementerian Perindustrian serta di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sementara dari kalangan pelaku usaha, sejumlah direktur dan komisaris dari berbagai perusahaan perkebunan dan perdagangan juga telah ditetapkan statusnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa penyidikan menjangkau seluruh mata rantai yang diduga terlibat, mulai dari perumus kebijakan hingga pelaku di lapangan yang memanfaatkan celah regulasi.