Gubernur DKI Targetkan Truk Sampah Listrik dan Anti-Tetes Lindi pada 2026

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung punya keinginan terkait truk sampah di Ibu Kota. Ia mengaku ingin membeli armada baru. Lebih bagus lagi kalau truk itu bertenaga listrik dan bisa menampung air lindi agar tidak berceceran di jalan.

Keinginan ini disampaikan Pramono sebagai respons atas keluhan warga. Banyak yang protes soal emisi tinggi dari truk-truk sampah yang masih pakai mesin diesel. Menurutnya, Pemprov DKI memang punya komitmen serius untuk menekan polusi.

"Kalau secara listrik bisa, saya akan perintahkan untuk mulai dengan listrik," tegas Pramono.

Ia melanjutkan dengan nada frustrasi, "Masa kita mengatasi persoalan polusi dengan truk sampah itu kita menambah polusi sendiri. Nggak bisa."

Pernyataan itu disampaikannya dalam Townhall Meeting di M Bloc, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Faktanya, saat ini truk sampah listrik milik Pemprov masih bisa dihitung jari kurang dari sepuluh unit. Memang, tantangannya tidak kecil. Truk sampah jenis compactor itu berat banget, butuh tenaga besar untuk mengangkut beban muatannya. Makanya, transisi ke listrik perlu pertimbangan matang.

"Problemnya adalah hampir semua truk sampah itu compactor, berat banget, butuh energi yang besar. Maka kalau secara listrik bisa, saya akan perintahkan," ujarnya lagi.

Selain urusan asap knalpot, ada lagi masalah yang sering bikin warga mengeluh: air lindi. Cairan kotor dari sampah itu kerap menetes sepanjang jalan yang dilalui truk. Bau tak sedap dan noda di aspal jelas mengganggu.

Pramono punya target agar truk baru nanti bisa mengatasi dua masalah sekaligus. "Air lindinya yang menetes-menetes itu menjadi sumber utama keresahan," katanya.

Ia kemudian menegaskan komitmennya, "Kalau bisa truk sampahnya listrik, compactor-nya bagus, dan air lindinya tidak ke mana-mana, saya akan minta pengadaan di tahun 2026 mulai dengan truk sampah dari listrik."

Rencana ini tentu akan diawasi publik. Apalagi, janji untuk memperbaiki sistem persampahan Jakarta bukan hal baru. Warga menunggu realisasi di lapangan, bukan sekadar wacana di ruang rapat.