MURIANETWORK.COM - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mendorong Google untuk segera berdiskusi dan menyepakati aturan terkait hak penerbit (publisher right) di Indonesia. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan ekosimedia yang adil, di tengah kemudahan akses informasi yang justru berpotensi merugikan kerja jurnalistik media konvensional. Pernyataan ini disampaikan dalam acara diskusi Google News Initiative di Kota Serang, Minggu (8/2/2026).
Dilema AI dan Hasil Karya Jurnalistik
Komaruddin mengamati, kemunculan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah mengubah cara masyarakat mencari informasi. Di satu sisi, ini adalah kemajuan. Namun di sisi lain, aplikasi AI sering kali memberikan jawaban dengan mencantumkan atau merangkum hasil kerja jurnalistik media massa tanpa kompensasi yang jelas.
Ia menggambarkan situasi ini dengan nada prihatin. "Sebagian diambil dari tulisan jurnalistik. Di situ ada wartawan yang capek kerja, tapi kemudian masuk ke Google, orang lain dengan mudah mengambil. Itu hal positif. Negatifnya, ada yang dirugikan, yaitu publisher lain. Isu itu penting untuk didiskusikan," ungkapnya.
"Dia capek kerja, tak ada insentif, tak ada royalti, dan ini dampak negatif," tegas Komaruddin menambahkan.
Pentingnya Kolaborasi untuk Masa Depan Pers
Menurutnya, persoalan hak penerbit ini harus segera dibicarakan secara serius antara platform digital seperti Google dan perusahaan media. Diskusi ini juga mendapat landasan hukum dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Komaruddin menekankan bahwa solusi harus dicapai bersama. "Ke depan, mari kita pecahkan dan selesaikan bersama sehingga Google berkembang, tetapi pers juga berkembang. Kerja sama ini akan kita bicarakan bersama," tuturnya.
Jurnalisme di Tengah Disrupsi Informasi
Senada dengan hal itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria yang hadir dalam kesempatan yang sama menyoroti tantangan disrupsi informasi yang dihadapi dunia jurnalistik. Di tengah banjir konten, menurutnya, kredibilitas dan keakuratan justru menjadi nilai utama yang harus dipertahankan.
Nezar menjelaskan, kekuatan jurnalisme terletak pada disiplin verifikasi yang ketat. "Jurnalisme punya disiplin, yaitu disiplin verifikasi. Disiplin inilah yang mungkin pada suatu saat ChatGPT bisa melakukannya. Namun demikian, verifikasi yang mendalam dan autentik tetap membutuhkan manusia," jelasnya.
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa di balik teknologi, peran manusia dan etika profesi tetap menjadi fondasi yang tidak tergantikan dalam menghasilkan informasi yang bertanggung jawab.
Artikel Terkait
Persija Jakarta Hadapi Arema FC di SUGBK, Perburuan Poin untuk Kejar Puncak Klasemen
Menteri PUPR: Kepuasan Publik ke Presiden 79,9%, Didorong Penegakan Hukum
Pemilu Thailand 2026: Rakyat Tentukan Arah Baru di Tengah Tantangan Ekonomi dan Geopolitik
Kementan Perkuat Antisipasi Penyakit Hewan Jelang Ramadan dan Idulfitri