Bareskrim Tetapkan Tiga Petinggi PT Dana Syariah Indonesia Tersangka Penipuan Rp2,4 Triliun

MURIANETWORK.COM - Bareskrim Polri menetapkan tiga petinggi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan pencucian uang yang merugikan masyarakat. Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara pada Kamis (5/2/2026), menyusul laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dugaan kejahatan keuangan ini melibatkan penyaluran dana masyarakat ke proyek fiktif dengan nilai kerugian mencapai triliunan rupiah.

Modus dan Kronologi Penetapan Tersangka

Penyidikan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim mengungkap modus operandi yang kompleks. Ketiga tersangka diduga melakukan serangkaian tindak pidana, mulai dari penggelapan dalam jabatan, penipuan melalui media elektronik, pembuatan laporan keuangan palsu, hingga pencucian uang. Kasus ini berakar dari periode 2018 hingga 2025.

Brigjen Ade Safri Simanjuntak selaku Dirtipideksus Bareskrim Polri menjelaskan inti dari dugaan tersebut.

"Atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi Borrower Eksisting," ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Pasal-pasal yang dikenakan pun beragam, merujuk pada KUHP, UU ITE, serta undang-undang sektor keuangan, yang menunjukkan beratnya dugaan pelanggaran yang terjadi.

Profil Tiga Tersangka yang Ditahan

Ketiga orang yang kini berstatus tersangka merupakan sosok-sosok kunci di PT DSI. Mereka adalah Direktur Utama sekaligus pemegang saham berinisial TA. Lalu, mantan direktur serta pemegang saham PT DSI yang juga menjabat sebagai Direktur Utama di dua perusahaan lain, berinisial MY. Tersangka ketiga adalah Komisaris sekaligus pemegang saham PT DSI berinisial ARL.

Menanggapi penetapan ini, penyidik langsung mengambil langkah antisipatif. Ade Safri memaparkan langkah lanjutan yang diambil timnya.

"Usai ditetapkan tersangka pada Kamis, 5 Februari penyidik langsung mengirimkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap ketiga tersangka," jelasnya.

Ketiganya telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada Senin, 9 Februari 2026.

Upaya Penyidikan dan Pengungkapan Kerugian

Di balik layar, tim penyidik terus bekerja keras mengoptimalkan penelusuran aset. Fokus utama adalah mengikuti jejak aliran dana hasil tindak pidana untuk mengamankan harta yang disembunyikan. Upaya ini krusial untuk pemulihan kerugian korban. Untuk memperkuat berkas, penyidik juga berencana memeriksa sejumlah ahli, mulai dari ahli fintech OJK, ITE, digital forensik, hingga ahli keuangan syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI.

Ade Safri menegaskan komitmen penyidik dalam menangani kasus ini.

"Kami pastikan bahwa penyidikan atas perkara aquo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas," tegasnya.

Hingga saat ini, telah terkumpul lima laporan polisi. Satu laporan terbaru yang diterima per 5 Februari mewakili 146 orang lender atau pemberi dana. Data dari OJK mengungkap skala kerugian yang mencengangkan: terdapat 11.151 lender dengan dana outstanding yang belum dikembalikan mencapai Rp2,477 triliun. Angka fantastis ini berdasarkan hasil pemeriksaan langsung OJK terhadap PT DSI pada Oktober 2025, yang kemudian menjadi pemicu laporan ke pihak kepolisian.