Rencana Prancis untuk membuka konsulat sebenarnya telah diumumkan sebelumnya oleh Presiden Emmanuel Macron saat kunjungannya ke Nuuk pada Juni lalu. Dalam kesempatan itu, Macron menyuarakan solidaritas Eropa dengan Greenland sekaligus mengkritik ambisi Trump yang pernah menyatakan minat untuk membeli wilayah tersebut.
Jean-Noel Poirier, seorang diplomat kawakan yang sebelumnya bertugas sebagai Duta Besar untuk Vietnam, ditunjuk sebagai konsul Prancis. Menjelang keberangkatannya dari Kopenhagen, Poirier memaparkan agenda prioritasnya. "Agenda pertama adalah mendengarkan warga Greenland, mendengarkan mereka, membiarkan mereka menjelaskan secara detail posisi mereka, dan dari pihak kami untuk menegaskan dukungan kami kepada mereka, sebanyak yang mereka dan pihak Denmark inginkan," jelasnya.
Peta Diplomasi yang Semakin Ramai
Kehadiran konsulat Prancis dan Kanada semakin memadatkan peta perwakilan diplomatik di pulau terbesar di dunia itu. Greenland telah lama menjalin hubungan formal dengan berbagai entitas. Islandia menjadi pelopor dengan membuka konsulat pada 2013, disusul oleh Amerika Serikat yang membuka kembali misinya pada 2020 setelah sebelumnya pernah beroperasi dari 1940 hingga 1953. Uni Eropa juga telah memperkuat kehadirannya dengan membuka kantor Komisi Eropa di Nuuk pada 2024.
Langkah Prancis dan Kanada ini mencerminkan dinamika geopolitik di kawasan Arktik yang semakin strategis. Pembukaan konsulat memperlihatkan pendekatan yang lebih halus dan berbasis kemitraan, berbeda dengan narasi akuisisi yang pernah mencuat. Hal ini menunjukkan pergeseran fokus dari sekadar klaim teritorial menjadi pengakuan atas agensi politik Greenland di panggung global.
Artikel Terkait
Program Mudik ke Jakarta Raup Rp21 Triliun, Diprediksi Tembus Rp25 Triliun
Arus Balik Lebaran 2026 Mereda, 58 Persen Pemudik Sudah Kembali ke Jakarta
Kapolda Sumsel Apresiasi Pengamanan Lebaran, Waspadai Ancaman Karhutla di Musim Kemarau
Ketua DPRD DKI Tinjau Ragunan, Pastikan Akses Mudah dan Usul Harga Tiket Tak Naik