Polri Kumpulkan Kementerian dan Himbara Kuatkan Swasembada Jagung Pakan Ternak

MURIANETWORK.COM - Mabes Polri menggelar rapat koordinasi nasional untuk memperkuat strategi ketahanan pangan berbasis jagung pakan ternak. Pertemuan yang melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ini bertujuan mengawal produksi jagung dari hulu ke hilir sekaligus menjamin kesejahteraan petani binaan. Rapat dipimpin Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri dan diikuti seluruh Polda secara daring.

Evaluasi dan Strategi Menuju Swasembada Berkelanjutan

Rapat koordinasi ini tidak sekadar perencanaan biasa, melainkan diawali dengan evaluasi mendalam terhadap capaian tahun sebelumnya. Langkah ini diambil untuk membangun fondasi yang lebih kokoh menuju target di tahun mendatang.

Brigjen Langgeng Purnomo menjelaskan, "Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi."

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa upaya mencapai swasembada jagung pakan ternak telah menunjukkan hasil nyata. Fokus kini beralih pada penguatan kolaborasi antarlembaga agar keberhasilan itu tidak hanya terjaga, tetapi juga ditingkatkan kualitasnya.

Dukungan Permodalan dan Pembebasan dari Jerat Tengkulak

Di lapangan, salah satu kendala klasik yang dihadapi petani adalah akses permodalan. Polri berperan sebagai fasilitator, menjembatani kelompok tani (Poktan) dengan lembaga keuangan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasinya sudah terlihat, misalnya di wilayah Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani mendapat suntikan modal untuk rehabilitasi dan perluasan lahan.

Dukungan perbankan pun dipastikan mengalir. Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, memaparkan kesiapan institusinya. "BRI pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai Rp 180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung," ungkapnya.

Namun, bantuan modal saja tidak cukup. Polri melalui gugus tugasnya juga aktif melindungi petani dari praktik perdagangan yang tidak adil, khususnya permainan harga oleh tengkulak. Untuk memutus mata rantai ini, dibangun kerja sama strategis dengan Perum Bulog.

Stabilitas Harga melalui Penyerapan oleh Bulog

Kolaborasi dengan Bulog dirancang untuk memberikan kepastian pasar dan harga yang layak bagi petani. Pada tahun 2026, Bulog memiliki target pengadaan jagung sebesar 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga acuan sebesar Rp 6.400 per kilogram.

Brigjen Langgeng menekankan komitmen ini, "Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp 6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog."

Dengan skema ini, petani memiliki alternatif penjualan yang lebih menguntungkan dan terhindar dari tekanan harga. Pendampingan manajerial juga diberikan agar petani dapat mengelola usaha dan kreditnya dengan baik, menciptakan siklus usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Membangun Ekosistem yang Memberdayakan

Secara keseluruhan, program yang dikoordinasikan ini bertujuan membangun ekosistem pertanian jagung yang utuh. Mulai dari pendampingan permodalan, perlindungan harga, hingga penyerapan hasil panen, semua dirancang untuk saling terkait. Tujuannya jelas: membebaskan petani dari ketergantungan pada sistem lama, mengoptimalkan lahan tidur, dan pada akhirnya meningkatkan produksi jagung nasional secara signifikan.

Dengan pendekatan multi-sektor yang terintegrasi ini, diharapkan kesejahteraan petani jagung Indonesia dapat terus meningkat, sekaligus memperkokoh pondasi ketahanan pangan nasional untuk jangka panjang.