PDIP Sorot Pernyataan Menhan Soal Bank Himbara: Bukan Ranahnya, Ciptakan Kegaduhan

Gara-gara isu pergantian direksi bank-bank Himbara, suhu politik kembali memanas. Kali ini, pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin jadi sorotan tajam PDIP. Mereka menilai ucapan Sjafrie sudah keluar dari wewenangnya dan justru berpotensi menciptakan kegaduhan.

Mufti Anam, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, tak sungkan menyuarakan kritik. Menurutnya, pernyataan pejabat publik di luar tupoksinya harus dihentikan.

"Pernyataan Menteri Pertahanan soal pergantian seluruh direksi Bank Himbara ini menimbulkan kegaduhan," tegas Mufti kepada wartawan, Senin (2/2/2026). "Bisa mengganggu stabilitas kerja BUMN."

Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi internal yang serius. Baginya, ranah perbankan BUMN jelas bukan wilayah seorang Menhan.

"Saya mempertanyakan, apa kapasitas dan kewenangan Menteri Pertahanan membahas pergantian direksi bank Himbara? Itu jelas bukan ranah Kementerian Pertahanan," ujarnya lagi.

Di sisi lain, Mufti juga menekankan bahwa jika pun ada wacana perombakan, pemerintah wajib memberi penjelasan objektif ke publik. Apa indikatornya? Di mana letak kegagalannya? Soalnya, data yang ia terima justru menunjukkan hal sebaliknya.

"Faktanya, hingga 2025 kinerja bank-bank Himbara secara umum positif. Permodalan kuat, NPL terjaga, laba bersih tetap solid," papar Mufti.

Ia lantas mengingatkan peran strategis bank-bank BUMN tersebut. Mereka bukan cuma tulang punggung penerimaan negara lewat dividen, tapi juga penggerak ekonomi akar rumput lewat KUR dan pembiayaan UMKM.

Dua Versi yang Bertolak Belakang

Sebelumnya, Sjafrie memang membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia menyebut Presiden Prabowo akan mengganti seluruh jajaran direksi Bank Himbara yang dinilai merugikan negara. Tujuannya, agar bank pelat merah itu bisa bekerja lebih efektif untuk kedaulatan ekonomi dan lebih menguntungkan masyarakat kecil.

"Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksinya," kata Sjafrie, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Sjafrie, banyak direksi yang dinilai tidak bekerja maksimal dan cenderung menguntungkan diri sendiri. Penggantinya nanti akan dipilih dari kalangan yang punya kemampuan intelektual dan praktisi yang cinta tanah air, bukan yang sudah lama "bercokol".

Namun begitu, versi dari pihak Danantara justru berbeda 180 derajat. Rosan Roeslani, CEO Danantara, dengan tegas membantah adanya rencana tersebut. Danantara, sebagai pemegang saham terbesar dan pengelola operasional BUMN, menyatakan tak ada pembicaraan soal merombak direksi dan komisaris.

"Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu," tegas Rosan di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Rosan menegaskan, bila memang perlu perbaikan, Danantara-lah yang akan menanganinya. Tapi sekali lagi ia mengulangi, sampai saat ini belum ada pembicaraan sama sekali soal itu.

"Tentunya kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan. Tetapi pada intinya, sejauh ini tidak ada," ujarnya.

Pernyataan penegasan itu ia ulangi hingga tiga kali, seolah ingin memastikan tak ada salah paham. Jadilah dua pernyataan resmi dari dua pejabat kunci ini saling bersilangan, meninggalkan tanda tanya besar di publik.