PSI Tolak Polri Masuk Kementerian, Desak Tetap Langsung di Bawah Presiden

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kembali angkat bicara soal wacana perubahan posisi Polri. Kali ini, mereka tegas-tegas menolak jika Kepolisian dimasukkan ke dalam struktur kementerian. Bagi mereka, posisi Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Tidak ada kompromi.

Grace Natalie, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, menyampaikan pandangan partainya dengan cukup lugas. Menurutnya, ini soal prinsip dasar negara demokrasi.

"Dalam negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih rakyat," ujar Grace, Jumat lalu.

Argumennya sederhana namun dianggap krusial: penempatan seperti itu adalah wujud nyata supremasi sipil. Dengan kata lain, akuntabilitas demokratis dalam negara hukum bisa lebih terjaga. PSI melihat opsi ini bukan cuma rasional, tapi juga yang paling masuk akal untuk konteks Indonesia saat ini.

"Atas dasar itu, PSI memandang penempatan kepolisian di bawah langsung Presiden sebagai pilihan yang paling rasional dan demokratis," tegasnya. Tujuannya jelas, untuk memperkuat negara hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.