PSI Tolak Polri Masuk Kementerian, Desak Tetap Langsung di Bawah Presiden

- Jumat, 30 Januari 2026 | 11:30 WIB
PSI Tolak Polri Masuk Kementerian, Desak Tetap Langsung di Bawah Presiden

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kembali angkat bicara soal wacana perubahan posisi Polri. Kali ini, mereka tegas-tegas menolak jika Kepolisian dimasukkan ke dalam struktur kementerian. Bagi mereka, posisi Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Tidak ada kompromi.

Grace Natalie, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, menyampaikan pandangan partainya dengan cukup lugas. Menurutnya, ini soal prinsip dasar negara demokrasi.

"Dalam negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih rakyat," ujar Grace, Jumat lalu.

Argumennya sederhana namun dianggap krusial: penempatan seperti itu adalah wujud nyata supremasi sipil. Dengan kata lain, akuntabilitas demokratis dalam negara hukum bisa lebih terjaga. PSI melihat opsi ini bukan cuma rasional, tapi juga yang paling masuk akal untuk konteks Indonesia saat ini.

"Atas dasar itu, PSI memandang penempatan kepolisian di bawah langsung Presiden sebagai pilihan yang paling rasional dan demokratis," tegasnya. Tujuannya jelas, untuk memperkuat negara hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari sudut pandang tata kelola, struktur ini juga dinilai punya sejumlah kelebihan. Rantai komandonya jelas, tidak berbelit-belit, sehingga dianggap lebih efisien. Di tengah kompleksnya tantangan keamanan yang terus berubah, model komando yang jelas dan cepat dinilai bisa menjadi jawaban.

Lalu bagaimana dengan pertanggungjawaban? Grace justru berpendapat sebaliknya. Justru dengan berada di bawah Presiden, pertanggungjawaban politik Polri ke DPR dan rakyat jadi lebih mudah dilacak. Jalurnya singkat dan transparan.

"Keberadaan Kepolisian di bawah langsung presiden justru memudahkan pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat," pungkas Grace menutup pernyataannya.

Jadi, bagi PSI, ini bukan sekadar debat struktural. Ini soal memastikan kontrol sipil atas alat negara tetap kuat, dan demokrasi kita berjalan sebagaimana mestinya.

Editor: Erwin Pratama

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar

Terpopuler