Wamen Dalam Negeri Dorong Transformasi Layanan Kesehatan di RSUD Yowari Sentani

Dari ruang IGD yang ramai, Ribka Haluk kemudian memimpin rapat evaluasi. Wakil Menteri Dalam Negeri itu mendorong transformasi layanan kesehatan di RSUD Yowari, Sentani. Fokusnya jelas: membenahi koordinasi yang kerap macet, menguatkan kapasitas rumah sakit, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat Papua.

Rapat ini bukan tanpa sebab. Ia dilakukan usai Ribka meninjau langsung kondisi pelayanan di rumah sakit rujukan itu. Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah terhadap berbagai persoalan yang sempat mencuat dan jadi sorotan publik.

Dalam arahannya, Ribka menegaskan perhatian serius pemerintah pusat. Terutama untuk RSUD Yowari yang punya peran strategis di wilayah tersebut.

"Kita tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Kalau ada kemauan untuk menyelesaikan, saya yakin semua masalah bisa kita atasi,"

ujar Ribka dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, akar masalahnya tidak melulu teknis. Ribka justru melihat persoalan utama ada pada lemahnya koordinasi dan ego sektoral yang masih mengakar.

"Saya melihat persoalannya lebih pada koordinasi yang belum berjalan baik dan kurangnya perhatian. Ego sektoral ini juga masih tinggi, sehingga saling menyalahkan dan masalah tidak selesai,"

katanya tegas.

Untuk mengurai benang kusut ini, pemerintah sudah memetakan seluruh persoalan secara lebih terstruktur. Masalah-masalah itu dikelompokkan berdasarkan urgensi, dari yang mendesak hingga jangka panjang. Tak cuma bicara, langkah konkret langsung dijalankan dengan membentuk tim khusus.

"Kami telah membentuk tim FGD dan tim diskusi antarpimpinan untuk merumuskan solusi yang segera dijalankan bersama pemerintah daerah,"

paparnya.

Memperkuat kapasitas RSUD Yowari adalah sebuah keharusan. Rumah sakit ini bukan hanya melayani warga lokal, tapi juga jadi tujuan rujukan dari berbagai daerah, termasuk daerah otonom baru.

"Wilayah ini adalah hub, sehingga banyak masyarakat dari daerah otonom baru datang berobat ke sini. Sementara kapasitas rumah sakit masih terbatas, baik dari sisi tempat tidur, obat, maupun peralatan,"

ungkap Ribka.

Di sisi lain, ia menyoroti persoalan BPJS Kesehatan. Masih banyak peserta yang kartunya tidak aktif, padahal secara fisik kartu itu ada di tangan masyarakat. Hasil uji petik di lapangan menunjukkan fakta itu. "Akan segera kita koordinasikan untuk diaktifkan kembali," tambahnya.

Tata kelola anggaran juga jadi perhatian. Ribka menyinggung komposisi belanja untuk sumber daya manusia yang dinilai belum proporsional. Idealnya, standar alokasi sekitar 40-45 persen.

"Sementara di sini sudah mencapai sekitar 50 persen. Ini akan kita evaluasi bersama,"

tuturnya.

Ke depan, ada dorongan untuk meningkatkan status RSUD Yowari menjadi tipe B. Namun, syaratnya harus dipenuhi, salah satunya kapasitas tempat tidur minimal 250 unit. Saat ini, baru tersedia sekitar 130 unit. Butuh komitmen kuat dari pemda untuk mewujudkannya.

Persoalan lain yang tak kalah genting adalah ketersediaan darah. Ribka mengimbau ASN, TNI, Polri, hingga masyarakat umum untuk turun tangan jadi relawan donor. Kebutuhan darah masih jadi tantangan nyata setiap harinya.

Di akhir, ia menekankan satu hal penting: membangun kembali kepercayaan masyarakat. Layanan kesehatan, bagaimanapun, adalah tanggung jawab kolektif.

"Kesehatan bukan hanya tugas tenaga medis, tetapi tanggung jawab kita semua. Kalau kita bekerja dengan hati, pelayanan pasti bisa kita perbaiki,"

pungkas Ribka.

Rapat itu sendiri dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci. Mulai dari Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, Sekda Lukas Christian Sohilait, hingga Bupati Jayapura Yunus Wonda. Turut hadir pula Ketua BP3OKP Albert Yoku, direktur dan jajaran RSUD Yowari, perwakilan PMI dan BPJS, Kapolres Jayapura, serta kepala dinas kesehatan setempat. Beberapa pejabat kementerian lain ikut memantau secara virtual.