Serikat Buruh Tolak Usulan Polri Dibawah Kementerian, Dukung Penuh Sikap Kapolri

- Rabu, 28 Januari 2026 | 13:20 WIB
Serikat Buruh Tolak Usulan Polri Dibawah Kementerian, Dukung Penuh Sikap Kapolri

"Sudah banyak persoalan ketenagakerjaan diselesaikan dengan cepat oleh Desk Ketenagakerjaan sehingga buruh mendapatkan kepastian hukum," ujarnya.

Tak berhenti di situ, peran Kapolri disebutnya lebih dari sekadar penegak hukum. Jenderal Sigit juga aktif membantu menyalurkan kembali buruh yang terkena PHK. "Dan telah menempatkan 2.300 buruh di pabrik-pabrik sepatu," pungkas Andi Gani.

Sebelumnya, penolakan serupa sudah disampaikan langsung oleh Kapolri. Di akhir rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (26/1), Jenderal Sigit dengan lugas menyuarakan keberatannya. Dia berterima kasih pada dukungan fraksi-fraksi DPR yang ingin Polri tetap di bawah Presiden, meski fungsi pengawasan DPR tetap dijalankan.

kata Sigit di hadapan para wakil rakyat.

Menurutnya, posisi Polri yang langsung di bawah Presiden justru lebih menguntungkan. Presiden bisa bergerak cepat tanpa harus melalui birokrasi kementerian yang berbelit. Sigit bahkan punya istilah khusus untuk skenario yang diusulkan: potensi 'matahari kembar'. Situasi yang justru bisa menimbulkan kebingungan komando dan tumpang tindih wewenang.


Halaman:

Komentar