Mantan Menpora Dito Ariotedjo baru saja menjalani pemeriksaan di KPK. Ia dipanggil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam keterangannya, Dito mengaku banyak ditanya soal satu hal: kunjungan kerjanya ke Arab Saudi pada 2022 silam, yang saat itu ia dampingi Presiden Joko Widodo.
"Secara garis besar, yang dipertanyakan memang lebih detail soal kunjungan kerja ke Saudi. Saya waktu itu mendampingi Bapak Presiden Jokowi," ujar Dito di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).
"Tadi sudah saya ceritakan semuanya dengan detail," tambahnya.
Menurut Dito, kunjungan itu bukan sekadar seremonial belaka. Ada sejumlah nota kesepahaman atau MoU yang ia tandatangani, khususnya di bidang olahraga. "MoU-nya tadi saya bawa untuk Kemenpora. Tapi waktu itu kan tidak cuma kami, ada beberapa kementerian dan lembaga lain juga yang ikut," jelasnya.
Pertemuan puncak dalam kunjungan tersebut adalah ketika Jokowi, dengan didampingi Dito, bertemu langsung dengan Putra Mahkota Saudi, Muhammad bin Salman atau MBS. Suasana pertemuan digambarkan Dito sangat hangat.
Namun begitu, Dito dengan tegas menyanggah satu hal. Katanya, dalam pertemuan tingkat tinggi itu sama sekali tidak ada pembahasan spesifik tentang penambahan kuota haji untuk Indonesia. "Tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota. Tapi memang, dari sisi MBS, beliau terlihat sangat senang bisa bertemu Pak Jokowi," tutur Dito.
Lantas, kenapa Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, tidak ikut dalam rombongan? Dito punya penjelasan. Menurutnya, agenda kunjungan itu sangat luas, tidak hanya berkutat pada urusan haji. Pertemuan bilateral membahas banyak hal, dari investasi hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Waktu itu ada investasi, ada IKN, dan tentu saja topik yang selalu melekat ke Saudi: haji. Itu kan yang ada di benak masyarakat," katanya.
Ia mengakui, topik pelayanan haji bagi jemaah Indonesia sempat disinggung. Tapi lagi-lagi, bukan soal angka kuota.
"Itu disampaikan Bapak Presiden. Saya ingat betul, MBS waktu itu semangat untuk menindaklanjuti semua pembicaraan. Tapi sekali lagi, di pertemuan itu tidak dibahas jumlah kuota," sambung Dito.
Penegasan serupa ia ulang. Menurut ingatannya, yang dibahas adalah perbaikan layanan, bukan penambahan kuota. Percakapan itu bahkan terjadi dalam suasana yang lebih santai.
"Seingat saya, itu bagian dari pembicaraan saat makan siang antara Presiden Jokowi dan MBS. Isinya bukan kuota spesifik, tapi lebih ke pelayanan haji. Soalnya, kebutuhan kita kan memang besar," pungkas mantan menteri itu.
Artikel Terkait
Kepala Badan Gizi Nasional: 1.720 Dapur Makan Bergizi Gratis Dihentikan Sementara, Tetap Terima Insentif Rp6 Juta Per Hari
Pansus IV DPRD Kalsel Evaluasi LKPJ 2025: Angka Kemiskinan Ekstrem Baru Turun 0,99 Persen dalam Lima Tahun
Karyawati KompasTV Tewas dalam Tabrakan Kereta di Bekasi, 11 Tahun Dedikasi Tanpa Catatan Buruk
Polri Latih Operator ETLE untuk Perkuat Penegakan Hukum Lalu Lintas Digital