Pembubaran Parlemen Jepang: Takaichi Berjudi di Pemilu Februari

Parlemen Jepang resmi dibubarkan pada Jumat (23/1) waktu setempat. Langkah ini diambil oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang kini mengarahkan pandangannya pada pemilihan umum mendatang. Pemilu itu sendiri sudah dijadwalkan bakal digelar pada 8 Februari.

Niat Takaichi sebenarnya sudah terendus sejak Senin lalu. PM wanita pertama Jepang itu bertekad mencari dukungan publik lebih luas. Targetnya jelas: meredam dampak kenaikan biaya hidup yang memberatkan rumah tangga dan, di sisi lain, mendongkrak anggaran pertahanan.

Proses pembubaran berlangsung cukup formal. Ketua parlemen membacakan surat resmi dari Takaichi di hadapan para anggota. Begitu surat selesai dibacakan, ruangan langsung riuh oleh teriakan "banzai!" seruan tradisional yang kerap mewarnai momen-momen penting politik Negeri Sakura.

Namun begitu, jalan menuju pemilu Februari nanti tak akan mulus. Koalisi pemerintah, yang terdiri dari Partai Liberal Demokratik (LDP) pimpinan Takaichi dan Partai Inovasi Jepang (JIP), cuma punya pijakan tipis di majelis rendah. Mayoritas mereka sangat rapuh.

Strategi Takaichi sebetulnya sederhana. Dia mengandalkan angka jajak pendapat yang cukup tinggi untuk kabinetnya sebagai modal. Dia berharap popularitas pribadinya bisa menarik suara dan memberi mandat lebih kuat, meski partainya sendiri, LDP, sedang terpuruk. Popularitas LDP anjlok akibat sederet skandal dan ketidakpuasan publik.

Tapi apakah rencana itu akan berjalan mulus? Banyak yang meragukannya.

“Belum jelas apakah dukungan publik yang tinggi untuk kabinet Takaichi akan benar-benar mengarah pada dukungan untuk LDP,” ujar Hidehiro Yamamoto, seorang profesor Ilmu Politik dari Universitas Tsukuba.

Pernyataannya itu, seperti dilansir AFP, menyiratkan kerumitan situasi. Dukungan untuk seorang pemimpin belum tentu lantas berpindah ke partai yang dia pimpin, apalagi jika partai itu punya catatan buruk di mata pemilih. Pemilu Februari nanti, dengan kata lain, akan menjadi ujian nyata bagi taktik Takaichi dan mungkin titik balik bagi politik Jepang.