Kapolri Resmikan Direktorat Baru, Fokus Lindungi Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo punya harapan besar untuk direktorat barunya. Ditres PPA-PPO, yang baru saja diresmikan di 11 Polda dan 22 Polres, diharapkan bisa jadi tempat perlindungan nyata bagi korban kekerasan. Banyak dari mereka, kata Sigit, masih terbebani trauma berat usai mengalami kejadian buruk.

Peresmian itu digelar di Bareskrim Polri, Rabu (21/1/2026). Menurut Sigit, persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Sebelum direktorat ini berdiri, sosialisasi gencar dilakukan. Tujuannya satu: agar korban punya keberanian untuk melapor.

"Kita sampaikan selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban," ujar Sigit kepada awak media.

Dia melanjutkan, "Mereka harus betul-betul yakin kalau melapor, mereka akan terlindungi."

Soalnya, persoalan ini tidak main-main. Tanpa pelayanan dan perlindungan yang tepat, termasuk dukungan psikologis, korban seringkali malah merasa tertekan. Mereka menganggapnya aib. Alih-alih pulih, yang ada justru trauma berulang. Bahkan, penanganan yang salah bisa membuat mereka menjadi korban untuk kedua kalinya.

Untuk mengatasi itu semua, Dit PPA-PPO tak bisa bekerja sendirian. Sigit mengaku telah menjalin kolaborasi dengan banyak pihak. Baik di dalam maupun luar negeri. Kerja sama dengan berbagai stakeholder ini diharapkan bisa menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, plus perdagangan orang, dengan lebih baik.

"Kami berterima kasih dan akan berkolaborasi dengan kementerian terkait, para pemerhati, serta mitra kerja sama luar negeri kita," tegasnya.

Kerja sama itu penting, mengingat masalahnya sangat kompleks. Di dalam negeri, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak terjadi. Di sisi lain, ancaman dari luar juga nyata.

Sigit secara khusus menyoroti maraknya WNI yang jadi korban perdagangan orang di luar negeri. Dia berharap kehadiran direktorat baru ini bisa menekan angkanya.

"Banyak terjadi peristiwa people smuggling dengan korban warga kita," jelasnya.

Modusnya kerap sama: janji pekerjaan menggiurkan yang berujung pada perjalanan melalui jalur tidak resmi. Ironisnya, sering kali korban bersikap proaktif karena ketidaktahuan, yang justru menyulitkan proses pencegahan. Inilah yang ingin dihindari ke depannya.

Mengenai pekerja migran, Sigit juga memberi pesan.

"Paling tidak melalui jalur yang benar. Dengan begitu, masyarakat dapat jaminan perlindungan dan hak-haknya. Kita harus hindari peristiwa berulang seperti kasus sindikat online scamming yang baru-baru ini terjadi," tambahnya.

Lebih jauh, Kapolri juga menyinggung soal kesetaraan gender. Keberadaan Dit PPA-PPO ini disebutnya sebagai momentum untuk mendorong pemenuhan kesetaraan, sekaligus meningkatkan profesionalisme personel.

"Ini membuka kesetaraan gender. Tuntutan untuk memenuhi kuota 30% diharapkan bisa terpenuhi dengan adanya direktorat ini. Kita akan terus tingkatkan kapasitas personel agar kerja mereka maksimal dan profesional," imbuh Sigit menutup pembicaraan.