Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR, baru-baru ini menyambangi Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera V di Padang. Kunjungannya bukan sekadar seremonial. Tujuannya jelas: mendorong pemulihan infrastruktur sungai dan irigasi yang porak-poranda pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat.
Di sisi lain, ada pekerjaan rumah yang besar. Untuk itulah, menurut Andre, sinkronisasi perencanaan dan dukungan anggaran dari pusat yang nilainya mencapai triliunan rupiah mutlak diperlukan. Ia berjanji akan mengawal penuh usulan anggaran strategis BWSS V, mulai dari tahap darurat hingga rehabilitasi jangka panjang.
"Total anggaran infrastruktur yang disiapkan untuk Sumatera Barat mencapai Rp 18,3 triliun, dengan porsi signifikan dialokasikan untuk sektor sumber daya air,"
ujar Andre dalam keterangan tertulisnya, Selasa lalu.
Angka sebesar itu, katanya, adalah bukti nyata kehadiran negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian PUPR. Rinciannya begini: untuk penanganan darurat di titik-titik kritis, disiapkan dana Rp 300 miliar. Lalu, program Rehabilitasi dan Rekonstruksi normalisasi 43 sungai menelan anggaran sekitar Rp 3,4 triliun. Sektor irigasi juga tak ketinggalan, diusulkan lewat skema Inpres dengan nilai Rp 1,1 triliun.
Dari 34 sungai yang terdampak berat, 25 di antaranya disebutkan sudah tertangani dan progresnya sesuai rencana. Sisanya, 18 sungai, masih dalam pengerjaan. Namun begitu, perhatian khusus diberikan pada Batang Anai di Padang Pariaman. Normalisasi sungai ini dinilai sangat strategis, bahkan jadi prioritas nasional, karena berkaitan langsung dengan keselamatan operasional Bandara Internasional Minangkabau.
Andre menyoroti satu hal yang kerap jadi ganjalan: birokrasi dan pembebasan lahan. Ia menegaskan siap jadi penghubung langsung dengan pemerintah pusat untuk memecah kebuntuan. "Saya siap turun tangan berkomunikasi dengan kepala daerah," tegasnya, meminta jajaran BWSS V lebih proaktif dan tak ragu melaporkan kendala. Sinergi, baginya, adalah kunci. Anggaran triliunan itu harus benar-benar terasa manfaatnya, tanpa terhambat prosedur yang berlarut-larut.
Sementara itu, dari sisi teknis, Kepala BWSS V Padang, Naryo Widodo, memaparkan analisisnya. Bencana November lalu dipicu curah hujan ekstrem hingga 240 mm per hari akibat siklon tropis. Dampaknya, banjir bandang dan longsor melanda 11 wilayah.
Naryo menyoroti kondisi memprihatinkan Batang Kuranji. Fungsinya turun drastis, hampir 48%. Daya tampungnya menyusut dari 189 menjadi hanya 98 meter kubik per detik akibat sedimentasi masif. Untuk mengatasinya, pembangunan sabo dam di hulu menjadi rencana mendesak.
Secara progres, 25 dari 34 sungai terdampak telah ditangani dengan kemajuan fisik di atas 50%. Tapi kendala di lapangan tetap ada. "Masih kurang 48 unit alat berat dari total kebutuhan 105 unit," akunya, untuk menangani 101 titik kerusakan yang tersebar.
Secara finansial, total kebutuhan yang diusulkan mencapai Rp 4,8 triliun. Angka ini mencakup dana darurat, rehab-rekon sungai, dan skema irigasi. Proyek prioritas selain Batang Anai adalah pembangunan tanggul dan jetty di Batang Ulakan. Untuk jangka panjang, rencana pembangunan check dam tambahan di kawasan Batu Busuk dan hulu Batang Kuranji juga disiapkan, guna mengendalikan sedimen dan melindungi infrastruktur dari ancaman banjir di masa datang.
Semua rencana itu, pada akhirnya, bergantung pada kecepatan dan soliditas semua pihak. Waktu terus berjalan, sementara musim penghujan berikutnya hanya tinggal menunggu waktu.
Artikel Terkait
Indonesia Ekspor 250.000 Ton Pupuk Urea ke Australia, Disambut Apresiasi PM Albanese
Kisah Operasi Kopassus Menaklukkan Dukun Kebal Pasca-G30S
Pemerintah Rencanakan Jaringan Kereta Api 2.800 Km di Kalimantan, Masuk Tahap Perencanaan
Indonesia Desak Investigasi Tuntas Serangan ke Pasukan UNIFIL di Lebanon