Buruh Tuntut Revisi UMP DKI Rp5,89 Juta, Tolak Pilkada Lewat DPRD

Hari ini, aksi unjuk rasa kembali digelar. Massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan turun ke jalan, menuntut revisi Upah Minimum Provinsi untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Menurut rencana, mereka akan berkumpul di dua titik: depan gedung DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan. Aksi ini dimulai sekitar pukul setengah sebelas siang.

Presiden KSPI sekaligus ketua Partai Buruh, Said Iqbal, memperkirakan jumlah pesertanya tidak terlalu masif.

"Jadi, sekitar 500 sampai 1.000 orang (yang akan berdemo)," katanya kepada para wartawan, Kamis (15/1).

Ada empat tuntutan utama yang dibawa massa. Yang paling menonjol adalah soal angka upah di Ibu Kota. Mereka mendesak pemerintah merevisi UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5,89 juta per bulan.

"Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL sebesar Rp5,89 juta per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL," tegas Said Iqbal.

Tak cuma itu, persoalan upah di Jawa Barat juga jadi sorotan. Para demonstran meminta revisi terhadap SK Gubernur Jabar tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di 19 wilayah. Mereka ingin aturan itu dikembalikan sesuai rekomendasi Bupati atau Wali Kota setempat.

Di sisi lain, ada juga tuntutan yang bersifat nasional. Mereka mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. RUU ini sudah lama dinanti.

Lebih jauh, Said Iqbal menyisipkan satu poin penolakan politik. Massa aksi secara tegas menolak wacana pilkaya melalui DPRD.

"Menolak pilkada melalui DPRD karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan rakyat, termasuk kaum buruh," tuturnya.

Jadi, selain isu upah yang kerap jadi perhatian utama, suara mereka kali ini juga menyentuh ranah demokrasi elektoral. Sebuah kombinasi tuntutan yang cukup menarik diamati perkembangannya.