Wiyagus: Indonesia Maju Jika Desa Tak Lagi Jadi Pengekor

Di Pendopo Gedhe, Boyolali, suasana pagi itu cukup semarak. Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, baru saja membuka Lokakarya Desa dan Kelurahan Berprestasi. Acara ini jadi bagian dari peringatan Hari Desa Nasional tahun 2026. Dalam sambutannya, ia punya pesan yang jelas: kemajuan sebuah negara bisa diukur dari kondisi desa-desanya.

"Artinya, Indonesia akan maju jika desanya maju," tegas Wiyagus, Rabu (14/1) lalu.

Pernyataannya itu disampaikan lewat keterangan tertulis. Baginya, desa bukanlah wilayah terpencil yang pasif. Justru sebaliknya, desa adalah garda terdepan pelayanan publik sekaligus penggerak utama pembangunan nasional. Semuanya harus bertumpu pada potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.

Visi besar Indonesia Emas 2045, menurut Wiyagus, hanya akan jadi kenyataan jika tata kelola pemerintahan berjalan baik. Itu berarti, pembangunan di 75.266 desa dan 8.496 kelurahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif. Apalagi, ini jadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sekarang.

Di sisi lain, ada tren yang menggembirakan. Jumlah desa yang berstatus berkembang dan maju terus meningkat. Capaian ini tak lepas dari penguatan transparansi dan partisipasi warga. Pertumbuhan ekonomi lokal lewat BUMDes juga memberi warna. Semua itu sejalan dengan semangat Asta Cita keenam, yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bukan lagi sekadar objek. Desa harus berdaya, mandiri, dan inovatif.

Wiyagus juga menyoroti peran ekonomi kerakyatan. Ia menekankan pentingnya penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

"Ini bisa jadi penggerak produksi sampai pemasaran hasil desa," ujarnya.

Bahkan, Kopdeskel ini bisa disinergikan dengan program lain, misalnya Program Makan Bergizi Gratis. Caranya? Dengan menyediakan bahan pangan lokal dan memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Namun begitu, di tengah optimisme itu, Wiyagus tak lupa menyampaikan duka. Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara jadi pengingat yang keras. Kejadian itu menegaskan betapa pentingnya membangun desa yang tangguh.

Perencanaan yang matang, kapasitas aparatur yang mumpuni, dan pemanfaatan dana desa untuk mitigasi bencana menjadi kunci. Terutama untuk pemulihan pasca bencana.

"Kemandirian desa juga harus diimbangi dengan kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim," tandasnya. Tujuannya satu: agar kesejahteraan masyarakat bisa tetap terjaga, apapun tantangannya.