Komentar keras Kanselir Jerman Friedrich Merz soal rezim Iran yang disebutnya sedang "menjalani hari-hari terakhir" tak dibiarkan begitu saja oleh Tehran. Menlu Iran, Abbas Araghchi, balas menyerang dengan tuduhan standar ganda dan kemunafikan Berlin dalam isu hak asasi manusia.
Lewat unggahan di media sosial X, Araghchi menyatakan Jerman mungkin adalah pihak yang paling tidak pantas memberi ceramah soal HAM kepada negara lain. Baginya, kredibilitas Berlin sudah hancur berantakan.
"Kredibilitasnya runtuh karena dukungan total mereka terhadap genosida AS-Israel di Gaza," tulisnya, seperti dilaporkan Press TV Rabu lalu.
Dia pun membeberkan contoh yang dianggapnya kontradiktif. Saat Iran berusaha menangani teroris yang menyerang warga dan polisi, misalnya, Merz justru berkomentar bahwa "kekerasan adalah ekspresi kelemahan". Araghchi lantas menyodorkan pertanyaan pedas.
"Lalu, apa yang akan dikatakan Mr. Merz tentang dukungan sepenuh hatinya terhadap pembunuhan massal 70.000 warga Palestina di Gaza?"
Serangan balik ini muncul setelah pernyataan provokatif Merz yang meragukan legitimasi pemerintah Iran. Kanselir Jerman itu bahkan menyebut rezim di Tehran hampir tumbang pasca kerusuhan yang melanda.
"Saya yakin kita sekarang sedang menyaksikan hari-hari dan minggu-minggu terakhir rezim ini," klaim Merz dengan tegas. "Bagaimanapun, rezim ini tidak punya legitimasi dari pemilu. Penduduknya sendiri yang sekarang bangkit melawan."
Tak cuma soal Gaza, Araghchi juga menyorot sikap Merz pada Juni 2025 silam. Kala itu, sang kanselir disebut mendukung agresi AS-Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Araghchi menilai Merz mendukung "pekerjaan kotor" rezim Zionis untuk merusak situs-situs nuklir negaranya.
Jadi, perang kata-kata antara Tehran dan Berlin ini jelas belum akan reda dalam waktu dekat. Kedua pihak saling menuding dan mempertanyakan moral satu sama lain, dengan Gaza dan isu nuklir jadi amunisi utama.
Artikel Terkait
Gempa Magnitudo 3.0 Guncang Tapanuli Selatan
DPR Minta Kejelasan Pemerintah soal Nasib RUU Inisiatif, Termasuk Perlindungan PRT
Kades dan Kontraktor Klaten Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Dana Renovasi Masjid Rp 203 Miliar
Iran Tegaskan Hak Nuklirnya Tak Bisa Ditawar, Desak AS Tunjukkan Itikad Baik