Pilkada Langsung Terancam, Partai Politik Dinilai Abai Suara Rakyat

Dalam demokrasi, partai politik punya tugas mulia: menjadi suara rakyat dan jembatan menuju penguasa. Tapi coba lihat realitanya sekarang. Saat wacana mengembalikan pilkada ke tangan DPRD menguat, justru terlihat jelas betapa partai politik kita sedang mengalami krisis fungsi yang serius.

Yang pertama dan paling mencolok: partai lebih sering melayani penguasa ketimbang konstituennya. Alasan klasik soal mahalnya biaya pilkada langsung selalu diangkat. Tapi, benarkah itu suara rakyat?

Faktanya, berbagai survei justru bicara lain. Survei Politika Research & Consulting (PRC) di Juni lalu mencatat, 65,7 persen publik menolak pilkada tidak langsung. LSI Denny JA juga punya temuan serupa, dengan 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju hingga sangat tidak setuju.

Bahkan, angka dari Litbang Kompas lebih tinggi lagi: 77,3 persen masyarakat ingin kepala daerah mereka dipilih langsung.

Data-data ini konsisten menyuarakan satu hal: kehendak publik jelas. Nah, ketika partai tetap ngotot mendorong pilkada lewat DPRD sambil abai pada suara ini, apa artinya? Mereka secara terang-terangan meninggalkan peran representasinya. Pilihan mereka lebih condong mengikuti kemauan penguasa, bukan rakyat.

Contoh nyatanya bisa dilihat dari sikap Partai Demokrat yang mendukung pilkada lewat DPRD dengan alasan menyelaraskan diri dengan Presiden Prabowo. Kalau alasan semacam ini jadi patokan partai-partai lain, waspadalah. Ini bisa jadi tanda awal pergeseran ke arah yang lebih sentralistik, bahkan otoriter.

Di sisi lain, ada ironi yang menyakitkan. Partai mengeluh biaya politik membengkak, padahal merekalah salah satu aktor utama yang menciptakan kondisi itu. Ambil contoh praktik 'mahar politik' untuk mendapatkan surat rekomendasi pencalonan. Itu sudah rahasia umum. Jadi, biaya tinggi bukan semata-mata salah sistem pilkada langsung, tapi lebih karena borok internal partai yang tidak transparan.

Lalu, soal politik uang. Praktik ini sebenarnya lahir dari rasa takut. Takut kalah. Daripada membangun rekam jejak dan kerja nyata, sebagian kandidat dengan restu partainya memilih jalan pintas: membeli suara. Ini menunjukkan partai dan kadernya tidak siap bertarung secara fair, dan tidak siap menerima kekalahan sebagai hal yang wajar dalam demokrasi.

Partai yang matang seharusnya berani kalah dan siap menang.

Keterlibatan partai dalam politik uang juga sulit dibantah. Coba pikir, bagaimana mungkin praktik masif seperti itu bisa berjalan tanpa ada keterlibatan, atau setidaknya pembiaran, dari struktur partai? Bahkan, ketika kandidat lebih mengandalkan tim sukses informal di luar partai, itu justru pertanda buruk: partai kehilangan kendali. Mereka malah dikendalikan oleh kandidat bermodal tebal.

Ini semua bermuara pada satu masalah mendasar: kegagalan kaderisasi. Karena partai gagal mencetak pemimpin dari dalam, mereka jadi tergantung pada orang luar yang punya duit. Otoritas pun berpindah dari partai ke pemilik modal.

Nah, di tengah semua masalah ini, pilkada langsung justru menjaga satu hal penting: kebebasan memilih. Iya, sistem ini sulit dikendalikan. Kandidat bermodal besar pun bisa kalah. Karena pada akhirnya, di bilik suara, pemilik suara punya kebebasan. Survei PRC menunjukkan, alasan utama pemilih memilih adalah karena calon dianggap jujur dan anti-korupsi, bukan karena uang.

Jadi, menghapus pilkada langsung sama sekali bukan solusi. Itu cuma cara gampang untuk menutupi kegagalan partai membenahi diri sendiri.

Jika partai ingin marwahnya kembali, yang dibutuhkan bukan mengubah sistem. Tapi keberanian untuk berkompetisi secara jujur, kesiapan untuk kalah, kaderisasi yang serius, dan komitmen jadi penyelenggara yang independen. Itu saja.

Nurul Fatta. Pengamat Politik di Politika Research & Consulting (PRC).