Wacana Pilkada Lewat DPRD: Perdebatan Panjang di Senayan

Di gedung parlemen Senayan, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyikapi beragam suara yang muncul soal wacana pemilihan kepala daerah. Dia mengaku menghormati penuh pendapat setiap partai politik, termasuk yang menolak usulan pilkada melalui DPRD. Menurutnya, setiap partai punya prinsipnya sendiri-sendiri.

"Dinamika seperti itu kan wajar terjadi," ujar Eddy, Selasa lalu. "Untuk isu-isu tertentu, masing-masing partai punya standing position-nya. Kami tentu menghormati posisi semua partai."

Sebagai Wakil Ketua Umum PAN, Eddy melihat peluang berdiskusi justru terbuka lebar. Hal itu akan dibahas nanti di DPR. Yang penting, katanya, kepentingan masyarakat harus jadi yang utama.

"Tapi ruang dialog itu ada," sambungnya. "Dengan dialog, kita bisa mencari titik temu di antara semua pemangku kepentingan. Tujuannya satu: mendahulukan kepentingan masyarakat di atas segalanya."

Di sisi lain, Eddy tak menampik bahwa politik transaksional terasa sangat kuat selama Pemilu 2024. Dia berharap ada payung hukum baru yang bisa meminimalkan praktik money politics itu. "Undang-Undang Pemilu perlu dievaluasi," tegasnya. "Kondisi di lapangan selalu berubah. Terutama kita lihat di Pemilu kemarin, politik uang dan mahalnya biaya politik sangat terasa."