Wamendagri Bantah Isu Arahan Prabowo Tanam Sawit di Papua

Isu soal arahan penanaman kelapa sawit di Papua akhirnya mendapat klarifikasi. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dengan tegas membantah kabar yang beredar. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memerintahkan hal spesifik seperti itu.

“Ada opini yang sementara berkembang bahwa ada arahan Bapak Presiden untuk menanam sawit di Papua. Itu tidak benar,”

kata Ribka dalam pernyataannya, Senin (5/1/2026).

Pernyataan ini merujuk pada pertemuan besar di Istana Negara pertengahan Desember lalu. Kala itu, Presiden bertemu dengan para menteri serta seluruh kepala daerah dari enam provinsi dan puluhan kabupaten/kota se-Tanah Papua. Inti pembahasannya bukan tentang sawit, melainkan upaya serius untuk menyamakan persepsi dan mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia itu.

Memang, kelapa sawit disebut sebagai salah satu komoditas bernilai ekonomi. Namun begitu, Ribka menegaskan bahwa ia bukanlah satu-satunya pilihan. Pemerintah daerah justru punya banyak alternatif lain yang bisa digarap.

Di sisi lain, fokus utama sebenarnya adalah ketahanan pangan. Ribka menyebut sejumlah komoditas lokal yang potensial dikembangkan, seperti sagu, singkong, padi, hingga talas dan aneka umbi-umbian. Barang-barang ini tak cuma untuk dimakan. Dengan pengolahan yang tepat, mereka bisa jadi produk turunan bernilai tambah tinggi, bahkan sumber energi alternatif seperti etanol.

“Bukan Bapak Presiden mengatakan bupati atau wali kota harus tanam ini-ini, tidak,”

paparnya lebih lanjut.

“Beliau menyampaikan itu supaya membuka wawasan, ada pemahaman yang sama. Jadi tujuannya adalah menyarankan para kepala daerah untuk lebih khusus memperhatikan program ketahanan pangan.”

Dorongan ini muncul melihat kondisi Papua yang masih timpang. Potensi sumber daya alamnya luar biasa, sayangnya belum dioptimalkan dengan baik. Hasilnya? Terjadi kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan yang cukup lebar dibanding daerah lain. Presiden pun menekankan, pembangunan harus menyeluruh tidak hanya ekonomi, tapi juga pemberdayaan manusia dan penguatan infrastruktur dasar.

Nah, soal infrastruktur ini krusial. Menurut Ribka, percepatan pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan untuk menekan biaya transportasi yang selama ini membengkak. Bayangkan, dengan ketahanan pangan yang mandiri dan infrastruktur memadai, ketergantungan pasokan dari luar bisa dikurangi. Alhasil, biaya logistik pun jadi lebih efisien.

“Pada saat itu Presiden menyampaikan, ketahanan pangan di bidang pertanian, peternakan, dan lain-lain semuanya sudah harus dilaksanakan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi biaya cost transportasi,”

jelasnya.

Semua arahan ini, tutur Ribka, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Tidak boleh ada satu daerah pun yang tertinggal. Karena itu, pemerintah daerah di Papua didorong memastikan warganya mendapat akses pendidikan yang layak, lapangan kerja, dan tentu saja, sumber penghidupan yang memadai.

“Semua masyarakat di Papua harus sejahtera, harus punya persediaan pangan. Tidak boleh ada yang kekurangan makan,”

tutupnya.

Terutama untuk anak sekolah, harus ada jaminan. Pemerintah daerah diharapkan bisa membuat terobosan kebijakan, misalnya dengan program pembebasan biaya sekolah. Pada akhirnya, targetnya jelas: kesejahteraan yang merata dan pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua.