Iran Bantah Ancaman Trump: Campur Tangan AS Tak Dapat Diterima

Reaksi keras datang dari Teheran. Ini menyusul ancaman yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, soal kesiapan AS "bertindak" untuk "menyelamatkan" para demonstran di Iran. Bagi otoritas setempat, pernyataan itu bukan sekadar komentar. Mereka melihatnya sebagai bentuk intervensi yang tak bisa diterima.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, tak menunggu lama untuk menanggapi. Lewat sebuah unggahan di media sosial X pada Jumat waktu setempat, dia menyebut ancaman Trump itu "ceroboh dan berbahaya".

"Pesan Trump hari ini kemungkinan dipengaruhi pihak-pihak yang takut akan diplomasi, atau secara keliru meyakini diplomasi tak diperlukan," tulis Araghchi.

Dia juga berusaha melukiskan suasana unjuk rasa yang terjadi. Menurutnya, aksi protes di Teheran dan kota-kota lain itu sebagian besar berlangsung damai. Tak lupa, dia menyelipkan sindiran. Araghchi mengingatkan soal langkah Trump sendiri yang pernah mengerahkan Garda Nasional untuk menangani kerusuhan di sejumlah kota besar AS.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengeluarkan pernyataan terpisah. Intinya sama: menolak campur tangan asing. Baghaei meyakinkan bahwa rakyat Iran mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri "melalui dialog dan keterlibatan".

"Cukup dengan meninjau catatan panjang tindakan politisi Amerika yang dilakukan atas nama 'menyelamatkan rakyat Iran'," ucap Baghaei, "untuk memahami kedalaman apa yang disebut 'empati' Amerika terhadap bangsa Iran."

Pernyataannya kemudian berubah menjadi sebuah kilas balik pahit. Dia menyebut rentetan sejarah kelam yang melibatkan Washington. Mulai dari kudeta 1953 terhadap PM Mohammad Mossadegh, penembakan jatuh pesawat sipil Iran tahun 1988, dukungan AS untuk Saddam Hussein selama perang, hingga dukungan untuk Israel dalam serangan terhadap Iran tahun lalu.

Narasi itu diakhiri dengan peringatan. "Dan hari ini, sekali lagi, ada ancaman serangan dengan dalih kepedulian terhadap rakyat Iran," katanya. Baginya, ini jelas melanggar prinsip paling mendasar hukum internasional. Suasana tegang antara kedua negara, tampaknya, belum akan mereda dalam waktu dekat.