Caranya, kepala kampung bikin daftar rumah rusak, mulai dari ringan sampai berat. Syaratnya, data itu harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Laporan itu lalu diserahkan ke bupati, untuk kemudian diverifikasi bersama oleh Kapolres dan Kajari.
"Tanda tangan tiga-tiganya. Nah ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang," imbuhnya.
Data yang sudah terkumpul bisa langsung disetor ke BNPB. Bantuan tunai pun akan cair. Jika nanti ternyata ada yang tertinggal, tak perlu khawatir. "Tidak apa-apa, disusulkan lagi," kata Tito. Ia yakin bantuan untuk kerusakan ringan dan sedang akan berdampak besar. "60% itu akan tidak ada di pengungsian," perkiraannya.
Sebagai mantan Kapolri, Tito menilai kecepatan adalah kunci. Di akhir rapat, ia sekali lagi meminta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, untuk mendorong para bupatinya.
"Saya mohon dengan hormat... yang 18 kabupaten yang terdampak ini secepat mungkin datanya," pinta Tito.
Ia mengulang skema darurat tadi: andalkan kepala kampung jika dokumen warga hilang. "Yang penting dia tahu karena nanti pertanggungjawabannya ke kepala kampung."
Pesan penutupnya jelas. "Data ini sangat penting supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial bisa mengeksekusi," ujarnya. Intinya, uang bantuan sudah siap. Tinggal masalah data yang harus segera diatasi.
Artikel Terkait
446 Personel Brimob Kembali dari Papua, 41 Diantaranya Dianugerahi Pin Emas Kapolri
Tragedi Malam Tahun Baru di Crans Montana: 40 Nyawa Melayang dalam Kebakaran Bar
Monas Dibanjiri 72 Ribu Pengunjung Saat Libur Tahun Baru 2026
Prabowo Awali 2026 di Tengah Reruntuhan, Tinjau Langsung Pemulihan Korban Bencana