Tito Desak Keuchik Aceh Percepat Data Kerusakan Rumah untuk Cairkan Bantuan

Kecepatan data jadi penentu. Itulah pesan tegas Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, kepada para kepala daerah di Aceh. Pasca bencana, bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah warga tak bisa turun kalau datanya tak lengkap. Nah, di sinilah peran keuchik atau kepala desa diminta untuk dioptimalkan. Mereka diharapkan bisa bergerak cepat mendata kerusakan rumah warga, mulai dari yang ringan sampai yang berat.

“Berkaitan dengan masalah hunian, Bapak, kuncinya adalah kecepatan data,” ujar Tito dalam rapat bersama Presiden Prabowo, Kamis (1/1).

Rapat itu digelar usai Presiden meninjau langsung lokasi bencana. Tito menjelaskan, bantuan dari BNPB akan disalurkan sesuai tingkat kerusakan. Untuk rusak ringan, nilainya Rp15 juta. Rusak sedang, Rp30 juta. Sementara untuk rumah yang rusak berat atau bahkan hilang, pemerintah akan menyiapkan hunian sementara, hunian tetap, atau dana tunggu hunian.

Namun begitu, semua skema bantuan itu mentok kalau datanya tak kunjung datang. Menurut Tito, beberapa provinsi seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara sudah melaporkan datanya dengan cepat. Tapi Aceh masih perlu bergegas.

“Mohon kalau bisa lebih cepat lagi,” pinta Tito. “Jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu.”

Kendalanya di Aceh ternyata cukup riil. Saat berkunjung ke Aceh Utara, Tito menemui masalah hilangnya data kependudukan yang menyulitkan verifikasi. Untuk mengakali hal ini, ia mendorong keuchik untuk turun tangan melakukan pendataan awal. Data dari tingkat desa ini nantinya bisa dilaporkan bertahap ke bupati atau wali kota untuk diverifikasi bersama aparat setempat.

“Ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang,” jelasnya. “Silakan data masuk, kemudian diserahkan ke BNPB. Nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial, langsung dibayarkan.”

Ia memberi contoh keberhasilan di Tapanuli Selatan. Di sana, pendataan yang cepat langsung berdampak. Bantuan cair, warga pun perlahan bisa meninggalkan pengungsian dan memulai pemulihan. Itulah yang ingin dicapai di Aceh.

“Untuk itu, saya mohon dengan hormat, mungkin untuk di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-bupati yang 18, yang daerahnya terdampak, ini secepat mungkin datanya [dapat dilaporkan],” tandas Tito.

Rapat penting itu juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi, seperti Menkopolhukam, Menhan, Menlu, serta CEO BPI Danantara dan Sekretaris Kabinet.